Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Ditjen Pajak: Penerimaan Turun Rp14 T
Ditulis oleh INILAH.COM   
Friday, 08 October 2010

Jakarta - Penerimaan negara akan berkurang sekitar Rp14 triliun, dengan adanya penerapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB ke daerah.

Kasubdit Penilaian I Dit Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Pestamen Situmorang menjelaskan, pada 2011 proses pengalihan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) akan mulai diberlakukan.Sementara untuk pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan-pedesaan (PBB P2) maksimal diberlakukan 2014. "Itu sesuai undang-undang PDRD (pajak daerah retribusi daerah)," ujar Pestamen di kantornya, Jumat (8/10).

Namun, lanjut Pestamen, apabila ada pemerintah kota atau kabupaten yang berkeinginan untuk mengalihkan PBB P2 lebih cepat maka mulai tahun depan bisa mulai mengelola. "Apabila syarat-syarat yang diamanatkan dipenuhi, salah satunya dengan buat Perda bahwa mereka akan mengelola PBB P2 2011," ujarnya.

Terkait pengalihan kedua jenis pajak tersebut, Ditjen Pajak yang dinaungi Kemenkeu menggandeng Kemendagri yang diterapkan dalam bentuk peraturan bersama (Perber). "Perber ini sudah disiapkan dan dalam tahap finalisasi dengan leading Direktorat PDRD (pajak daerah retribusi daerah). Bersama direktorat PDRD kita sudah buat acuan kira-kira apa yang harus disiapkan Pemda," ujarnya.

Namun, ia mengakui, baru beberapa kabupaten atau perkotaan saja yang telah menyatakan kesiapan penerapan pengalihan tersebut. Seperti, Sidoarjo, Jakarta, dan Surabaya. "Untuk yang PBB baru Surabaya yang pasti siap 2011," ujarnya.

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Pemkot ataupun Pemda atas hal ini seperti Perda, standar operating prosedur, dan infrastruktur. "Karena tanpa Perda ya nggak bisa dia mungut karena diamanatkan undang-undang kalau mau mungut ya harus ada Perda, tentang tarif berapa," ujarnya.

Dengan adanya pengalihan PBB P2 dan BPHTB, menurut Pestamen, penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang sekitar Rp14 triliun karena tidak akan lagi dibukukan sebagai penerimaan. "Rencana pemerintah BPHTB 2010 Rp7 triliun, PBB P2 juga sekitar Rp7 triliun. Jadi sektiar Rp14 triliun yang akan dialihkan," tandasnya.

Nantinya, lanjut Pestamen, Ditjen Pajak akan memaksimalkan penerimaan melalui eksternal effort untuk menutupi dana yang beralih ke daerah tersebut. Untuk penetapan tarif tiap daerah, pada sektor PBB P2 dimaksimalkan sebesar 0,3% dan BPHTB maksimalkan 5%. [hid]


Mosi Retnani Fajarwati


Sumber : INILAH.COM   
Tanggal: 08 Oktober 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru