Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
BOS bebas PPh Pasal 22
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Thursday, 07 October 2010

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pejabat Sementara Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 154/PMK.03/2010 yang berlaku efektif per 31 Agustus 2010.

“Peraturan ini akan mengakomodasi dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22,“ ujarnya dalam rilis Ditjen Pajak, kemarin.

Selain dana BOS, lanjutnya, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 juga dikenakan pada barang hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh KKKS.

PMK itu, sambungnya, juga menaikkan batasan yang dapat dikenai PPh Pasal 22 bagi bendahara yaitu sebelumnya sebesar Rp1 juta menjadi Rp2 juta. (ACA)

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 07 Oktober 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru