Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Bumi dan Bangunan
Ditulis oleh Harian Kompas   
Thursday, 07 October 2010

BANTUL, Penduduk pedesaan di Bantul ternyata lebih taat membayar pajak dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal itu terlihat dari tingginya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan per 30 September yang mencapai 129,8 persen, sedangkan PBB perkotaan hanya 54 persen.

"PBB pedesaan tercatat Rp 1,7 miliar dari target Rp 1,3 miliar. Untuk PBB perkotaan, dari target Rp 14,2 miliar, baru terealisasi Rp 7,7 miliar. Angka-angka tersebut menjadi gambaran ternyata masyarakat yang berada di wilayah pedesaan lebih taat membayar pajak," kata Muhammad Barried, Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bantul, Rabu (6/10).

Secara keseluruhan, realisasi PBB di Bantul per 30 September baru mencapai 60,6 persen. Bagi yang belum membayar masih diberi kelonggaran waktu hingga 29 Oktober. Setelah itu, tagihan PBB akan dikenai denda 2 persen per bulan.

Untuk memacu realisasi PBB, DPKAD Bantul mendatangi sejumlah wajib pajak khususnya di daerah perkotaan. "Dari hasil kunjungan kami, ada beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak di daerah perkotaan. Misalnya saja untuk pabrik, mereka harus menunggu prosedur pencairan uang sehingga pembayaran PBB seringkali telat," katanya.

Pihak DPKAD sebenarnya sudah membagikan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sejak bulan Maret. SPPT tersebut dibagikan melalui kepala dukuh masing-masing. Adapun total SPPT yang diterbitkan sebanyak 576.010 lembar.

Beberapa wajib pajak yang nilai pajaknya tergolong tinggi di Bantul, di antaranya, ialah gedung Jogja Expo Center senilai Rp 111 juta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta senilai Rp 117 juta, dan aset milik Pertamina di enam titik lokasi senilai Rp 300 juta.
 
Pembebasan PBB

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bantul membebaskan PBB bagi keluarga miskin. Total anggaran yang disediakan pemkab untuk menanggung biaya PBB keluarga miskin itu Rp 1,7 miliar. Tahun 2009, anggaran yang disediakan pemkab Rp 6,9 miliar karena saat itu pemkab membebaskan PBB lahan pertanian ratusan hektar milik keluarga miskin maupun kaya.

Masir, warga Baturetno yang PBB-nya dibebaskan, mengatakan, biasanya ia menerima SPPT sekaligus bukti pembayaran dari kepala dukuh. "Jadi, saya tidak perlu bayar lagi karena sudah dibayar pemerintah. Mudahan-mudahan program seperti ini bisa terus berkelanjutan," ujarnya. (ENY)

Sumber : Harian Kompas
Tanggal: 07 Oktober 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru