Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Ditjen Pajak Akan Periksa Tagihan Listrik Sampai Properti Wajib Pajak
Ditulis oleh detikFinance   
Saturday, 03 July 2010

Jakarta - Untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini, Ditjen Pajak akan menelusuri besaran tagihan-tagihan dan properti kekayaan wajib pajak. Karena sampai semester I-2010 realisasi penerimaan pajak baru mencapai 44,5% dari target atau baru Rp 264,1 triliun.

Demikian disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Petrus Tambunan saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/7/2010).

Petrus menyatakan akan tetap melakukan usaha keras untuk mengoptimalkan pembayaran pajak para wajib pajak, karena masih melihat potensi penerimaan pajak. Caranya melakukan program intensifikasi dengan pengamanan penerimaan rutin.

"Pembayaran wajib yang disetorkan wajib pajak sesuai masa waktu biasanya per bulanan. Penerimaan kecil juga banyak di ekspor impor," ujarnya.

Selain itu, Petrus menyatakan pihaknya akan melakukan program ekstensifikasi melalui pendekatan kepada asosiasi industri, pengeluaran, dan properti para wajib pajak. Ditjen pajak akan meminta data kepada pemberi kerja terhadap kekayaan pegawainya atau dengan cara pendekatan terhadap orang pribadi.

Untuk pendekatan belanja atau pengeluaran para wajib pajak, Petrus menyatakan pihaknya akan memeriksa tagihan-tagihan para wajib pajak, seperti tagihan listrik, air, dan telepon.

"Kita kerjasama dengan Telkom, PLN, PAM untuk memperlihatkan tagihan-tagihan wajib pajak. Itu diperbolehkan berdasarkan Pasal 34 UU Perpajakan, bahwa mereka yang pemilik data sudah menyerahkan pemiliki datanya ke kita, ada MOU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2008," jelasnya.(nia/dnl)


Ramdhania El Hida

 
Sumber : detikFinance
Tanggal: 03 Juli 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru