Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Memperkuat UU Perpajakan
Ditulis oleh Koran Jakarta   
Tuesday, 18 May 2010

Pajak di semua negara dijadikan sumber pendapatan negara terpenting untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Pembayaran pajak oleh WNI maupun orang asing, secara tidak langsung, menganut prinsip “oleh, dari dan untuk kepentingan rakyat” karena negara hanya berhak mengelola pemasukan keuangan negara dari pajak, tetapi tidak untuk menguasainya.

Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, berarti ia telah melanggar kepentingan mayoritas rakyat Indonesia dan menghambat terciptanya kesejahteraan rakyat.

Seluhur apa pun cita keadilan sosial yang hendak diwujudkan melalui pengaturan perpajakan, karakteristik UU Perpajakan menggunakan sarana hukum (sanksi) administratif sebagai primum remedium (yang didahulukan) dan sarana sanksi hukum (pidana) sebagai ultimum remedium (yang terakhir).

Artinya, jika sarana hukum (sanksi) administratif telah dijatuhkan dan dipandang tidak efektif, sarana sanksi hukum (sanksi) pidana harus dikenakan pelanggar pajak.

Misalnya terhadap wajib pajak residivis atau nilai kerugian keuangan karena pajak sangat tinggi (di atas ratusan juta rupiah).

Pada UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bagian menimbang, ditegaskan (huruf a): “bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta....” Ada dua kata kunci dalam UU Perpajakan, yaitu meningkatkan pelayanan wajib pajak dan kepastian hukum.

Artinya, kedua tujuan dari UU itu bersifat conditio sine qua non, yaitu peningkatan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, dan bukan sebaliknya, conditio cum qua non, yaitu tidak ada hubungan kausal di antara keduanya.

Dari sudut legislasi, perubahan ketiga UU Perpajakan telah menimbulkan konfl ik kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan tujuan perpajakan (baca negara) sebagaimana ditegaskan dalam hubungan kausalitas tadi.

Contohnya penyelesaian kasus wajib pajak pengusaha PT yang mencuat akhirakhir ini karena melaksanakan Pasal 44 B UU (terakhir) No 28/2007.

Ketentuan Pasal 44 (sebelum perubahan) menegaskan bahwa, pertama, UU Perpajakan adalah UU administratif yang diperkuat oleh sanksi pidana kurungan tidak lebih dari satu tahun dan denda paling tinggi dua kali pajak terutang bagi WP.

Kedua, dicirikan dari pengangkatan penyidik PNS Perpajakan sesuai dengan UU No 8/1981 (KUHAP).

Persoalan aspek pidana dalam UU Perpajakan mulai terjadi dengan perubahan Kedua UU Perpajakan No 9/1994.

Jika dalam UU Perpajakan (1983) hanya ditegaskan wewenang penyidikan sepenuhnya berada pada penyidik PNS Perpajakan, pada perubahan kedua (UU Tahun 1994) penyidik PNS Perpajakan diberikan diskresi untuk menghentikan penyidikan dengan alasanalasan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 44 A). Wewenang Perpajakan sebagai kepada jaksa sebatas penghentian penyidikan, bukan penuntutan.

wajib pajak Agung telah melakukan “kekeliruan hukum” karena yang dihentikan adalah proses penuntutan (P21), bukan penyidikan.

Persoalannya, apakah penghentian penyidikan PT telah melalui hukum yang benar penyusutan kewajiban nominal pembayaran yang telah wajib pajak penghitungan oleh Penyelesaian kasus pajak wajib pajak PT menimbulkan kecurigaan atau ditengarai KKN adalah sangat logis karena, pertama, proses legislasi dalam perubahan ketentuan penyidikan dalam Pasal 44 B UU Perpajakan telah memberikan celah KKN bagi WP dan Pejabat Pajak, dan kedua, diskresi hukum kepada Penyidik PNS Perpajakan untuk menghentikan penyidikan kasus perpajakan telah diperluas sampai tangan seorang menteri keuangan yang notabene organ eksekutif yang berpotensi intervensi ke dalam ranah penegakan hukum.

Perubahan ketiga Pasal 44 B dalam UU No 28/2007 justru telah menimbulkan “ketidakpastian hukum” karena permintaan menkeu kepada jaksa agung untuk menghentikan penyidikan masih dapat ditunda selama enam bulan.

Ketentuan perubahan ketiga Pasal 44B tersebut tidak memberikan diskresi kepada jaksa agung untuk melaksanakan penghentian penyidikan secara serta merta.

Rumusan normatif perubahan ketiga Pasal 44 B justru dapat menimbulkan moral hazard, yaitu dibuka ruang renegosiasi antara wajib pajak dan Dirjen Pajak yang seharusnya tidak dilakukan lagi setelah berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan agung.

Keempat, kasus wajib pajak PT ini semakin menimbulkan kecurigaan karena secara teknis hukum suatu langkah hukum penyidikan dan penuntutan dalam kasus wajib pajak PT tidak lazim dalam praktik perpajakan dan bertentangan dengan UU KUHAP.

Politik hukum perpajakan melalui UU Perpajakan dan perubahannya sesungguhnya sangat jelas, yaitu mengutamakan “penerimaan negara melalui pajak sebagai sumber pendapatan negara” dan kepastian hukum dalam peningkatan pelayanan pajak.

Bertolak dari kasus Gayus Tambunan, sudah saatnya sebagai solusi hukum ke depan, perlu dikaji secara sungguh-sungguh pembentukan UU Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pajak.

Dengan memasukkan kriteria tentang perbuatan pelanggaran UU Perpajakan yang dilakukan dengan sengaja dan serius serta secara signifikan dengan bukti yang cukup telah mengurangi dan merugikan kerugian negara.

Keberadaan UU itu dapat menempatkan masalah perbuatan penyimpangan di bidang perpajakan tidak semata- mata dikenai sanksi pidana melainkan sanksi pidana perpajakan.

Selain itu, dapat memilah secara pasti dan jelas pajak mana saja diperlakukan toleransi dan mana diberikan toleransi, maupun dari membayar denda pembentukan UU itu sistem hukum pidana Indonesia akan terdapat dua macam UU Perpajakan, yakni UU Perpajakan sebagai sarana hukum administratif semata-mata, dan sebagai sarana UU Pidana Khusus Perpajakan.

Di dalam UU Perpajakan, pertama. hanya dikenai sanksi pidana adminsitratif yang ringan karena kelalaiannya, sedangkan UU perpajakan kedua, dikenai sanksi kumulatif, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha dan black list).

Keperluan pembentukan UU itu semakin penting dan relevan sehubungan dengan meningkatnya modus operandi kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang bersifat transnasional seperti penggelapan pajak antarnegara.

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 18 Mei 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru