Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Kaji Rekruitmen Hakim Pajak
Ditulis oleh Koran Jakarta   
Tuesday, 20 April 2010

Sejak terjadinya kasus Gayus Tambunan, sorotan keberadaan pengadilan pajak terus dipertanyakan berbagai pihak.

Salah satunya, tulisan Janpatar Simamora di Harian Umum Koran Jakarta, 16 April 2010 dengan judul “Absurditas Pengadilan Pajak.”

Dua hal yang ingin disampaikan Janpatar Simamora, yakni pertama institusi pengadilan pajak tidak konstitusional karena berada diluar sistem kekuasaan kehakiman.

Kedua, independensi pengadilan pajak patut dipertanyakan. Analisis Janpatar Situmorang, menurut penulis, ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar.

Absurditas (kekaburan) pengadilan pajak yang disimpulkan Janpatar patut dikaji ulang. Keberadaan pengadilan pajak sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dan fiskus (petugas pajak), sebenarnya sudah ada sejak lama.

Pada awalnya, lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak diputus oleh lembaga bernama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk dengan Staatsblad 1927 Nomor 29 jo. Staatsblad 1933 Nomor 6, sebagai badan peradilan administrasi.

MPP kemudian berganti nama menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1997.

Dalam perkembangannya, ternyata putusan BPSP yang merupakan putusan akhir dan bersifat tetap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Akhirnya dibentuklah pengadilan pajak mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2002.

Pertanyaannya, apakah keberadaan pengadilan pajak tidak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman dan melanggar konstitusi ? Penulis merasa sedikit aneh dengan pertanyaan tersebut.

Mengapa? Karena pembentukan pengadilan pajak sejak awal berdirinya sudah sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman. Mari kita lihat analisisnya.

Sejak UU tentang kekuasaan kehakiman dibentuk tahun 1970, sudah ditegaskan bahwa badanbadan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada bisa dibentuk dengan undang-undang (Pasal 13 UU No. 14/1970).

Setelah UU No 14/1970 diganti dengan UU No 4/2004, keberadaan pengadilan pajak pun tetap diakui. Pasal 15 UU No 4/2004 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pengadilan khusus seperti pengadilan pajak dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Keberadaan pengadilan pajak pun tetap dipertahankan berdasarkan UU No 48/2009 sebagai perubahan terakhir atas UU kekuasaan kehakiman. Artinya, keberadaan pengadilan pajak secara yuridis tidaklah absurd.

Pengadilan pajak adalah sah sebagai satu lembaga peradilan yang sengaja dibentuk oleh pembentuk UU dengan mengacu pada UU kekuasaan kehakiman. Politik hukum perundang-undangan yang dilakukan pemerintah bersama DPR adalah sah adanya.

Keefektifan pengawasan Soal adanya ketidaksempurnaan kelembagaan pengadilan pajak, adalah soal lain yang perlu disempurnakan.

Yang pasti, sejak awal berdirinya pengadilan pajak, keberadaannya sudah mengacu pada UU Kekuasaaan Kehakiman sehingga tidak melanggar konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 UUD 45.

Bahkan, dalam konteks memutus perkara pun, yang awalnya tidak bepuncak ke Mahkamah Agung, saat ini atas putusan pengadilan pajak sudah bisa diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA. Ini juga satu bukti bahwa posisi pengadilan pajak tidaklah absurd.

MA tidak bisa mengatakan bahwa pengawasan atas hakim pengadilan pajak hanya terbatas pada interaksi proses hukum peninjauan kembali saja.

Justru menurut pendapat penulis, di situlah peran pengawasan MA bahwa terhadap putusan hakim pengadilan pajak bisa dievaluasi melalui putusan peninjauan kembali, apabila dinilai keliru atau tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi wajib pajak maupun negara.

Seandainya pengadilan pajak dikatakan absurd, pertanyaannya, mengapa tidak ada pihak atau para profesional yang merasa dirugikan lalu mempersoalkannya dengan mengajukan constitusional review ke Mahkamah Konstitusi? Parameter waktu pemberlakuan UU Pengadilan Pajak yang sudah berusia satu windu tampaknya tidak banyak masalah.

Namun, ketika ramai persoalan kasus Gayus Tambunan serta banyaknya upaya banding sengketa pajak yang dimenangi wajib pjak, barulah banyak pihak mempersoalkan keberadaan pengadilan pajak.

Sudut pandang menilai keberadaan satu institusi haruslah bisa dibedakan dengan masalah putusan hakim yang mungkin diindikasikan adanya unsur kolusi yang merugikan negara. Keefektifan pengawasan perilaku hakim adalah mutlak dilakukan.

MA serta Komsisi Yudisial adalah lembaga yang berhak itu. Kegagalan keefektifan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak harus dikaji ulang.

Memang, Pasal 5 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Menkeu melakukan pengawasan administrasi hakim Pengadilan Pajak dan MA melakukan pengawasan teknisnya. Penulis meyakini kegagalan keefektifan pengawasan hakim bukan semata kekeliruan isi ketentuan Pasal 5.

Ini karena sifat dan sikap hukum kemandirian hakim yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Hakim pengadilan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai format irah-irah putusan suatu lembaga pengadilan.

Prinsip kemandirian hakim dalam memutus sengketa pajak tidak ada hubungannya pengawasan administrasi yang dilakukan Menkeu.

Kalau itu yang dipersoalkan, apakah ada jaminan bila dilakukan pengawasan administrasi oleh MA, segalanya akan berjalan baik.

Keefektifan pengawasan bukan terletak pada siapa yang harus mengawasi, tetapi lebih pada ukuran-ukuran tertentu proses pengawasan itu sendiri.

Di sisi lain, memang harus diakui bahwa rekruitmen hakim pengadilan pajak saat ini kurang memberi ruang pada publik untuk bisa melakukan pengawasan.

Artinya, rekruitmen hakim pengadilan pajak yang hanya diperoleh dari mantan pegawai Ditjen pajak atau mantan pegawai bea cukai sudah saatnya dikaji ulang.

Proses fit and proper test rekruitmen hakim pengadilan pajak yang tidak melalui DPR atau lembaga independen lainnya yang lebih fair, harus menjadi sorotan untuk diperbaiki.

Akan tetapi harus dimaklumi pula, tidak mudah menjadi hakim pengadilan pajak, oleh karena complicated persoalan teknis perpajakan dan hukum pajak menjadi kekhususan tersendiri untuk memahaminya.


Richard Burton
Penulis adalah Alumnus Magister Hukum Ekonomi, Fak Hukum UI, Depok

Sumber : Koran Jakarta 
Tanggal: 20 April 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru