Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Subsidi RSh Pakai Bukti Potong Pajak
Ditulis oleh Suara Merdeka   
Tuesday, 20 April 2010

SEMARANG- Kalangan pengembang meminta konsumen yang berminat terhadap rumah sehat sederhana (RSh) untuk menyiapkan bukti potong pajak penghasilan, menyusul diterapkannya subsidi selisih bunga yang diterapkan mulai semester II-2010.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jateng Sudjadi mengatakan, pola subsidi yang sebelumnya adalah subsidi uang muka hanya akan diterapkan hingga akhir Juni nanti. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenpera akan memberlakukan subsidi selisih bunga bagi rumah murah dengan harga jual maksimal Rp 55 juta.

’’Jika sebelumnya hanya bukti gaji dari bendaharawan kantor/instansi maka untuk mendapatkan subsidi selisih bunga besok akan lebih ketat dengan laporan SPT atau bukti potong pajak,’’ jelas Sudjadi dalam konferensi pers Ekspo REI II-2010 di kantor DPD REI Kompleks Semarang Indah. Ekspo REI kedua ini akan dimulai pada 29 April-10 Mei di Mal Ciputra Semarang yang diikuti 28 pengembang dan satu perbankan yakni Bank BTN.

Subsidi selisih bunga ini, lanjut dia, meski terasa lebih ribet tetapi jauh lebih menguntungkan karena diberikan dalam jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun. Masyarakat pun mau tidak mau harus mengurus subsidi ini sendiri termasuk mengurus nomer pokok wajib pajak (NPWP) untuk pembelian RSh.

’’Yang mengurus subsidi masyarakat sendiri bukan dari bank atau pengembang, jadi dari bukti SPT-nya bisa dilihat seberapa besar kemampuan mengangsurnya,’’ ujarnya. Menurut Sudjadi, pemerintah masih belum berencana untuk menaikkan harga jual RSh yang dipatok masih Rp 55 juta.

Tetapi meski tidak dinaikkan Kemenpera akan menggulirkan dana bantuan bagi lokasi yang dikembangkan melalui pemerintah setempat sebesar Rp 6 juta/unit. Namun subsidi ini tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk infratsruktur sarana dan prasarana.

’’Jadi pengembang mengajukan kepada pemda lalu nanti akan ada proses verifikasi dari Kemenpera selanjutnya baru digulirkan ke lokasi yang dikembangkan jumlahnya Rp 6 juta/unit,’’ papar Sudjadi.

Sumber : Suara Merdeka
Tanggal: 20 April 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru