Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Ganti Slogan, Ditjen Pajak Harus Lakukan Perbaikan Dramatis
Ditulis oleh detikFinence   
Monday, 12 April 2010

Jakarta - Rencana pergantian slogan pajak 'Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya' banyak menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap pergantian tersebut terlalu mengada-ada disaat direktorat jenderal (ditjen) pajak sedang mengalami krisis, namun ada yang mengganggap pergantian itu perlu sebagai motivasi.

"Slogan bisa memotivasi, pada saat sekarang banyak yang kritik," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Koperasi dan UMKM Sandiaga S. Uno saat dihubungi detikFinance, Senin (12/4/2010)
 
Ia mengatakan pergantian slogan bisa menjadi momen yang tepat untuk melakukan perubahan di seluruh aparat pajak. Sandi juga mengaku menjadi seorang yang mempercayai bahwa tidak semua 100% aparat pajak ngawur namun masih banyak yang masih punya hati nurani alias lurus dan bersih.
 
"Slogan bisa jadi momentum perbaikan drastis menyeluruh," ucapnya.
 
Namun ia mengingatkan perubahan ditubuh korps pajak jangan hanya berhenti di tataran slogan. Namun yang terpenting adalah implementasi di lapangan.
 
Seperti diketahui rencana pergantian slogan ditjen pajak sempat bergulir ditengah kritikan masyarakat terhadap ditjen pajak terkait kasus makelar kasus perpajakan Gayus Tambunan. Slogan ditjen pajak yang lama 'lunasi pajaknya, awasi penggunaanya' dianggap kurang mencerminkan transparansi ditjen pajak kepada masyarakat.(hen/qom)


Suhendra  

Sumber : detikFinance     
Tanggao: 12 April 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru