Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Dinas Pelayanan Pajak Dievaluasi
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Monday, 12 April 2010

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi kinerja Dinas Pelayanan Pajak.Evaluasi dilakukan karena Dinas Pelayanan Pajak gagal memenuhi target penerimaan dari sektor pajak pada 2009.

Pada 2009 Dinas Pelayanan Pajak ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19,3 triliun dari penerimaan pajak. Namun,Dinas Pelayanan Pajak hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp19,26 triliun atau 99,45% dari target. Saat itu,Dinas Pelayanan Pajak beralasan, menurunnya pemasukan sektor pajak itu akibat krisis ekonomi. Sektor yang mengalami penurunan diklaim terbesar dari kendaraan bermotor.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat berjanji pekan ini akan memanggil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Reynalda Madjid.Pemanggilan tersebut untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target PAD dari penerimaan pajak.”Kami akan tanyakan ke Dinas Pelayanan Pajak, mengapa tidak mencapai target,”ujar Muhayat,kemarin. Dia mengungkapkan, pemanggilan tersebut merupakan upaya pengawasan melekat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Muhayat juga berjanji akan melakukan evaluasi total seluruh sektor yang terkait dengan pemasukan pajak,mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. ”Seluruh titik yang tersumbat harus segera dicairkan,” ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini. Tidak terpenuhinya target pajak tersebut menuai kecaman dari Komisi C DPRD DKI Jakarta.Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ridlo Kamaludin mengatakan, pendapatan dari sektor pajak dan retribusi merupakan tulang punggung pembangunan kawasan Ibu Kota.

Pihaknya menduga adanya praktik mafia sehingga target pendapatan meleset. ”Kenapa pemasukan pajak tidak tercapai? Apa masalahnya? Jangan-jangan ada mafia. Ini harus di crosscheck dan ditelusuri lebih lanjut,”tandasnya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mendesak Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pelayanan Pajak. Mulai dari tingkat kepala dinas hingga staf.

Evaluasi tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya kebocoran atau tidak.”Termasuk kemungkinan jika terdapat Gayus-Gayus lain di tingkat DKI,”bebernya. Komisi C juga berencana memanggil Reynalda Madjid untuk membahas persoalan ini.Menurut Ridlo,penyebab merosotnya pajak harus dijelaskan secara jelas,lugas dan tidak boleh ada yang ditutuptutupi. Komisi C juga ingin membicarakan solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini.

Kritikan serupa disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husin Alaydrus. Menurut dia, gagalnya pencapaian target dari sektor penerimaan pajak wajib ditelusuri. Sebab, saat menetapkan target penerimaan sudah dihitung berdasarkan asumsi jumlah wajib pajak di DKI. ”Seharusnya target tercapai karena sudah dihitung. Kalau ternyata targetnya meleset, patut dicurigai ada apa ini?

Untuk itu, jangan heran ketika muncul kecurigaan adanya kongkalikong antara oknum petugas dengan wajib pajak,”ungkapnya. Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Reynalda Madjid belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi, ponselnya mati. Begitu pun, dimintai tanggapan melalui pesan singkat atau short messages service (SMS) tidak dibalas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bertekad akan memperketat pengawasan internal di seluruh dinas yang terkait dengan pajak. Hal tersebut dilakukan agar kasus Gayus Tambunan dan Hakim Ibrahim tak terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Pengawasan melekat akan diterapkan khususnya pada Dinas Pelayanan Pajak serta Suku Dinas Pelayanan Pajak di wilayah DKI.


Ahmad baidowi 
        

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggao: 12 April 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru