Kurs Pajak
15 - 21 Oktober 2014
Rp
Negara
12.210,00
Amerika S.(USD)
10.687,69
Australia (AUD)
9.576,44
Brunei Darussalam (BND)
12,33
Burma (BUK)
10.915,69
Canada (CAD)
1.990,62
China (CNY)
2.077,48
Denmark (DKK)
15.464,17
EURO (EUR)
1.573,98
Hongkong (HKD)
199,18
India (INR)
19.647,04
Inggris (GBP)
113,1592
Jepang (JPY)
11,43
Korea (KRW)
42.307,49
Kuwait (KWD)
3.746,79
Malaysia (MYR)
1.883,19
Norwegia (NOK)
119,03
Pakistan (PKR)
273,01
Philipina (PHP)
3.254,81
Saudi A. (SAR)
9.569,33
Selandia B.(NZD)
9.578,70
Singapura (SGD)
93,66
Sri Lanka (LKR)
1.692,20
Swedia (SEK)
12.772,20
Swiss (CHF)
375,56
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak sewa pesawat turunkan daya saing maskapai
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Thursday, 18 March 2010

JAKARTA: Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengingatkan daya saing maskapai nasional merosot menyusul kewajiban membayar pajak sebesar 20% dari tarif sewa pesawat mulai 1 Januari 2010.

Sekretaris Jenderal INACA Tengku Burhanuddin mengatakan penurunan itu memicu maskapai asing menguasai sejumlah besar rute penerbangan luar negeri yang selama ini dilayani maskapai nasional.

"Daya saing maskapai Indonesia akan turun setelah pengenaan pajak sewa pesawat sebesar 20%," katanya kemarin.

Menurut Burhanuddin, kewajiban membayar pajak sewa pesawat sebesar 20% akan menaikkan biaya operasional maskapai nasional yang umumnya mengoperasikan pesawat sewa.

Burhanuddin memaparkan sekitar 400 pesawat atau 80% dari total pesawat yang beroperasi di Indonesia didatangkan secara sewa oleh maskapai nasional. "Kalau maskapai asing tidak terkena aturan itu di negaranya maka daya saing mereka akan lebih kuat dibandingkan dengan maskapai Indonesia."

Untuk itu, INACA mendesak Kementerian Perhubungan memasukkan komponen pajak sewa pesawat sebesar 20% dalam revisi tarif batas atas angkutan udara kelas ekonomi yang akan dikeluarkan bulan depan.

Sejauh ini, Burhanuddin melanjutkan sejumlah maskapai mulai menghitung ulang besaran pajak yang harus dibayar maskapainya setelah Ditjen Pajak menetapkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-62/PJ/2009 tetap harus dilaksanakan.

"Kami meminta Kementerian Perhubungan me-review ulang tarif batas atas. Harus ada fairness dengan memasukkan pajak sewa pesawat dalam tarif batas atas," ujar Burhanuddin.

Namun, di sisi lain Sekjen Inaca itu juga mengkhawatirkan kenaikan tarif penerbangan menurunkan jumlah penumpang sehingga akan merugikan maskapai.

Apalagi, dia menambahkan daya beli masyarakat Indonesia belum pulih sejak terimbas krisis keuangan global.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay menyatakan rancangan aturan tarif batas atas sebagai revisi KM 9/2002 tinggal menunggu pengesahan dari Menhub Freddy Numberi.

"Pembahasan dengan airlines sudah selesai. Insya Allah, minggu-minggu ini akan kami sampaikan kepada Menhub untuk ditandatangani," ujar Herry.

Dia juga mengatakan pajak sewa pesawat sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 61 dan 62 tentang Penghindaran Pajak Berganda tetap diberlakukan.

Herry menyarankan agar maskapai nasional menegosiasikan beban pajak dengan pihak lessor, supaya tidak memberatkan.

Sejumlah maskapai nasional mulai melakukan evaluasi dan validasi kontrak sewa pesawat, menyusul keputusan Ditjen Pajak yang tetap memberlakukan pajak sewa pesawat sebesar 20% mulai tahun ini.

Elisa Lumbantoruan, Direktur Strategis dan Teknologi Informasi PT Garuda Indonesia, mengatakan saat ini perusahaan memvalidasi perusahaan penyewaan pesawat (lessor) yang memasok pesawat ke Garuda, terkait dengan negara asal lessor tersebut.

Menurut dia, jika negara asal lessor menerapkan persetujuan tax treaty (penghindaran pajak berganda) dengan Indonesia, Garuda bisa bebas dari kewajiban bayar pajak sewa pesawat sebesar 20%.


Oleh Hendra Wibawa

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 18 Maret 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru