Menkeu Evaluasi Rendahnya Peminat

JAKARTA - Rendahnya penyerapan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) menjadi bahan evaluasi. Untuk itu, alokasi dana subsidi pajak pun bakal dipangkas sekitar Rp 560 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan alokasi subsidi pajak maupun bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) akan ditetapkan dalam RAPBN-Perubahan 2010. Dalam APBN 2010, anggaran subsidi pajak ditetapkan Rp 16,87 triliun, sedangkan dalam dokumen RAPBN-P 2010, pemerintah mengusulkan alokasi hanya Rp 16,31 triliun. ''Kita turunkan berdasar jumlah yang memang benar-benar siap diserap,'' ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan akhir pekan lalu.

Menurut Sri Mulyani, sepanjang 2009 lalu, realisasi penyerapan subsidi dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP), maupun BM DTP, oleh beberapa sektor industri dinilai rendah. ''Beberapa sektor yang diusulkan Departemen Perindustrian ternyata tidak merealisasi aktivitasnya,'' katanya.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, data per akhir Juli 2009 menunjukkan, rata-rata penyerapan subsidi pajak untuk pos PPN dan BM DTP baru mencapai 20 persen. ''Pokoknya rendah,'' ujarnya.

Menurut Edy, penyerapan PPN DTP dan BM DTP ada di kisaran 28 persen untuk sektor elektronik, 24 persen untuk sektor otomotif, 2,5 persen untuk sektor industri kimia, dan 0,1 persen untuk industri perkapalan. ''Yang sama sekali belum terserap adalah subidi PPN DTP minyak nabati,'' katanya.

Subsidi pajak memang diberikan pemerintah melalui fasilitas PPN DTP dan BM DTP dalam program stimulus fiskal. Subsidi pajak itu dimaksudkan untuk meringankan beban dunia usaha dalam menghadapi gejolak resesi perekonomian global.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan menyeleksi agar subsidi pajak bisa benar-benar tepat sasaran. ''Daripada nanti menimbulkan seolah-olah kita memberikan stimulus besar, tapi ternyata yang diberi stimulus ternyata tidak membutuhkan,'' terangnya.

Sri Mulyani mengakui, pihaknya masih menganalisis penyebab rendahnya penyerapan subsidi pajak, apakah karena memang sektornya tidak membutuhkan atau karena hambatan administrasi sehingga pelaku usaha kesulitan mengakses subsidi pajak, atau di kementerian teknis. ''Kalau persoalannya adalah halangan administrasi, akan kita atasi,'' ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu menilai, kebijakan insentif fiskal berupa subsidi pajak maupun bea masuk masih diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. ''Tujuannya, daya saing industri di Indonesia akan naik,'' ujarnya. (owi)

SUmber : Jawa Pos 
TanggaL: 08 Maret 2010