Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Objek total benchmarking diperluas
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Monday, 22 February 2010

Batu bara, migas dan komoditas belum pasti di-benchmarking     
          
JAKARTA:
Direktorat Jenderal Pajak akan memperluas objek yang akan masuk dalam penyusunan rasio total benchmarking tahap ketiga ke 30 jenis usaha.

Namun batubara, minyak dan gas (migas) serta komoditas belum dipastikan menjadi objek total benchmarking tahap ketiga tersebut.

Dengan masuknya 30 jenis usaha dalam total benchmarking tahap ketiga itu, total jenis usaha yang sudah di-benchmarking sampai dengan tahap ketiga mencapai 80 jenis usaha.

"Ada 30 sektor dalam waktu dekat ini yang akan di-benchmarking," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Soerjosaputro kepada Bisnis di Jakarta akhir pekan lalu.

Namun, dia menolak memerinci sektor-sektor mana saja yang akan di benchmarking untuk tahap ketiga tersebut. "Sektor-sektornya menyusul ya," kilahnya.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak telah menyusun rasio total benchmarking untuk 50 jenis usaha dalam tahap pertama dan kedua. Pada tahap pertama rasio total benchmarking mengenai 20 jenis usaha sedangkan pada tahap kedua diperluas ke 30 jenis usaha lainnya.

Dari 50 jenis usaha itu, Ditjen Pajak belum memasukkan sektor batu bara, migas, dan komoditas. Selama ini banyak kasus dugaan tindak pidana pajak yang diusut oleh Ditjen Pajak justru berasal dari sektor-sektor itu. Misalnya, kasus dugaan pidana pajak di sektor kelapa sawit yang melibatkan perusahaan Asian Agri Group dan PT Permata Hijau Sawit, serta kasus dugaan pidana pajak di sektor tambang batu bara yang melibatkan tiga anak perusahaan tambang milik Bakrie Group.

30 KLU yang masuk total benchmarking tahap II

1. Industri susu
2. Industri ransum pakan ternak/ikan/industri konsentrat pakan ternak
3. Industri gula pasir
4. Industri gula lainnya
5. Industri minuman ringan (soft drink)
6. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
7. Industri kayu lapir/industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
8. Industri panel kayu lainnya
9. Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu
10. Industri percetakan
11. Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
12. Industri cat
13. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi
14. Industri kosmetik
15. Industri ban luar dan ban dalam
16. Industri pipa dan selang dari plastik
17. Industri semen
18. Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik
19. Industri kabel listrik dan telepon
20. Industri perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya.
21. Perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang dan aksesorisnya
22. Perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau
23. Restoran/rumah makan
24. Jasa boga (catering)
25. Bank devisa
26. Sewa guna usaha (leasing)
27. Dana pensiun
28. Asuransi non jiwa
29. Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (engineering)
30. Kegiatan penyiaran radio swasta, dan kegiatan penyiaran televisi free to air (fta) swasta
20 KLU yang masuk total benchmarking tahap I
1. Industri minyak kasar/makanan dari nabati dan hewani
2. Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit
3. Industri roti dan sejenisnya
4. Industri makanan dari coklat dan kembang gula
5. Industri rokok kretek
6. Industri rokok putih
7. Industri pulp dan kertas
8. Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah
9. Industri farmasi
10. Industri kemasan dari plastik
11. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya
12. Industri kendaraan roda empat atau lebih
13. Industri sepeda motor dan sejenisnya
14. Konstruksi
15. Perdagangan besar mobil
16. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
17. Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi
18. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan
19. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewakan
20. Jasa rumah sakit swasta
Sumber: Lampiran SE-11/PJ/2010, Lampiran SE-96/PJ/2009

Rasio total benchmarking sebenarnya merupakan alat bantu atau acuan bagi Ditjen Pajak untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) dari sektor-sektor usaha terkait.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menerangkan melalui total benchmarking, Ditjen Pajak akan semakin mudah mendeteksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sektor usahanya.

"Kalau misalnya ada pemain di industri sawit, benchmark-nya misalnya itu sekitar 5% untuk net profit-nya. Tapi ada perusahaan di bawah 5%, ada juga yang di atas. Kalau yang di atas sudah nggak diutik-utik tapi kalau yang di bawah itu jadi sorotan, kenapa kecil? Itu akan dipelajari," jelasnya.

Tanpa kecuali

Tjiptardjo mengungkapkan total benchmarking nantinya akan dilakukan ke seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. "Benchmarking itu untuk semua sektor usaha. Tapi kita lakukannya secara bertahap dulu," jelasnya.

Rasio total benchmarking yang dilakukan Ditjen Pajak memiliki empat karakteristik, yaitu rasio total benchmarking yang disusun berdasarkan kelompok usaha, benchmarking atas rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input perusahaan, ada keterkaitan antarrasio benchmark, dan fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

Rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari gross profit margin (GPM), operating profit margin (OPM), pretax profit margin (PPM), corporate tax to turn over ratio (CTTOR), net profit margin (NPM), dividend payout ratio (DPR), rasio PPN masukan, rasio biaya gaji terhadap penjualan, rasio biaya bunga terhadap penjualan, rasio biaya sewa terhadap penjualan, rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, rasio 'input antara' lainnya terhadap penjualan, rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan rasio biaya luar usaha terhadap penjualan. ( Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya )


Oleh Achmad Aris

Sumber : Bisnis Indonesia   
Tanggal: 22 Februari 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru