Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Tentang pajak kendaraan bermotor
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Wednesday, 17 February 2010

JAKARTA: Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), lima jenis pajak menjadi wewenang provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari semua pajak daerah itu, hanya pajak kendaraan bermotor diterapkan dengan pola progresif terutama pada kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai paling tinggi 10%.

Pajak progresif tidak dikenakan pada kepemilikan pertama. Juga tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan perda. Sesuai dengan prinsip pemanfaatannya, tarif pajak jenis kendaraan ini hanya 0,5%-1%.

Alasan penerapan pajak progresif adalah sifat permintaan yang inelastic, artinya permintaan barang itu relatif tidak terpengaruh perubahan harga baik karena dikenakan tambahan tarif pajak, struktur pasarnya yang cenderung bersifat monopoli, atau karena sifat mewah barang itu.

Sebenarnya, pola pengenaan pajak progresif mirip pajak barang mewah pada UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang berlaku paling tinggi 75%, sementara tarif normal adalah 10%.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang baru, barang mewah bisa dikenai tarif 10%-200%, yang disesuaikan kategori barangnya.

Selain pajak progresif, UU PDRD mewajibkan alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak ini ke sektor yang terkait langsung, seperti minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di daerahnya. (smu/mfm)

Bisnis Indonesia

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal : 17 Februari 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru