| Akuisisi Matahari untuk Penghindaran Pajak? |
| Ditulis oleh Kompas.com | |
| Tuesday, 09 February 2010 | |
|
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) prihatin dengan akuisisi PT Matahari Department Store oleh Meadow Asia. Jika akuisisi itu benar-benar dilakukan, tidak akan ada lagi perusahaan ritel nasional yang benar-benar sahamnya dimiliki oleh putra Indonesia. Karena itu, DPR meminta Bapepam bertindak tegas dengan mengawal proses due diligence terhadap proses pengambilalihan tersebut. Anggota Komisi XI Keuangan dan Perbankan DPR, Arif Budimanta, seusai rapat dengar pendapat dengan Ketua Bapepam Fuad Rahmany terkait proses akuisisi MDS mengatakan, Matahari Dept Store (MDS) masuk dalam peritel terbesar di Indonesia. Jaringan toko yang dimilikinya terdiri dari 88 department store, 47 hipermarket, 27 supermarket, 53 outlet kesehatan dan kecantikan, 90 pusat hiburan keluarga, dan 16 gerai buku internasional.“Tokonya beroperasi aktif di 50 kota di Indonesia, termasuk kota menengah dan kecil. Jika Matahari diambil alih, seluruh perusahaan ritel nasional besar akan menjadi milik asing,” kata Arif di Jakarta, Senin (8/2/2010) malam. Ia menambahkan, Bapepam harus lebih tegas dalam mengawasi transaksi pasar modal yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya insider trading ataupun benturan kepentingan (conflict of interest). Pengawasan ketat diperlukan untuk menghindari kemungkinan capital outflow yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, termasuk memberikan perlindungan serta kepastian bagi pemegang 2 persen saham independen. “Belum ada penjelasan detail layaknya perusahaan terbuka mengenai calon pemegang saham baru, yaitu CVC, termasuk rencana penggunaan dana hasil penjualan. Sebaiknya perdagangan saham MPPA dan LPPF dihentikan sementara sampai ada penjelasan,” katanya. Ia menambahkan, CVC dan Meadow Asia sampai saat ini masih belum jelas institusinya. Jangan sampai perusahaan yang likuid di dalam negeri dimanfaatkan sebagai jaminan oleh paper company seperti Meadow dalam menerbitkan obligasi. Bahkan, menurut Arif, proses yang kurang transparan juga perlu diwaspadai sebagai upaya penghindaran pajak dan trik untuk mengurangi tagihan pajak sebesar 10 persen. Tudingan ini diindikasikan dengan surat Meadow Asia Company Limited kepada Ketua Bapepam LK tertanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sigit Prasetya. Surat yang ditembuskan kepada Direksi PT Bursa Efek Jakarta Indonesia dan PT Matahari Dept Store itu berasal dari alamat PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KYI-1104 Cayman Islands. “Alamatnya hanya PO Box dan ditandatangani oleh orang Indonesia juga,” katanya. (Uji Agung Santosa/Kontan) Sumber : Kompas.com Tanggal : 9 Februari 2010 |
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|