Kurs Pajak
23 Juli 2014 - 05 Agustus 2014
Rp
Negara
11.666,00
Amerika S.(USD)
10.934,03
Australia (AUD)
9.390,00
Brunei Darussalam (BND)
12,01
Burma (BUK)
10.854,18
Canada (CAD)
1.879,60
China (CNY)
2.117,40
Denmark (DKK)
15.788,38
EURO (EUR)
1.505,04
Hongkong (HKD)
193,83
India (INR)
19.960,32
Inggris (GBP)
115,0029
Jepang (JPY)
11,33
Korea (KRW)
41.289,45
Kuwait (KWD)
3.665,03
Malaysia (MYR)
1.882,04
Norwegia (NOK)
118,13
Pakistan (PKR)
267,87
Philipina (PHP)
3.110,33
Saudi A. (SAR)
10.156,19
Selandia B.(NZD)
9.387,89
Singapura (SGD)
89,58
Sri Lanka (LKR)
1.707,64
Swedia (SEK)
12.995,99
Swiss (CHF)
362,96
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Kepala Daerah Tak Boleh Terima Upah Pungut
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Monday, 04 January 2010

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, kepala daerah tidak berhak atas upah pungut yang ditarik saat memungut pajak daerah.

Hal itu disampaikan KPK mengingat UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah sudah mulai diberlakukan. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyatakan, selama ini upah pungut juga dinikmati oleh para pejabat daerah yang semestinya tidak memiliki hak atas insentif tersebut.

”Kami minta untuk segera mengikuti UU No 28/2009 di mana upah pungut hanya instansi yang memang bertugas melakukan pemungutan,” tandas Haryono ketika dihubungi Seputar Indonesiakemarin.

KPK akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk membenahi teknis dan mekanisme upah pungut. Pasalnya, dana yang ditarik dari upah pungut itu sangat besar dan bisa merealisasikan reformasi birokrasi,terutama menyangkut perbaikan remunerasi. “Angkanya besar sekali ini upah pungut.

Maka hal itu penting sekali diperhatikan,” ujarnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pun menyertakan KPK dalam membahas RPP Upah Pungut bersama pimpinan KPK. KPK dilibatkan menyusul adanya sejumlah kebijakan yang diduga berpotensi terjadi tindak pidana korupsi dalam penarikan insentif atau upah pungut pajak daerah.

Sebelumnya, kewenangan menarik upah pungut itu berdasar Keputusan Mendagri yang ditandatangani Mendagri Hari Sabarno No 36/2002. Dalam Kepmendagri itu, diatur secara khusus alokasi biaya pemungutan untuk aparat pemungut dan aparat penunjang. Aturan tersebut merupakan revisi dari No 27/2002 dan No 35/2002.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sempat melaporkan dugaan korupsi terkait upah pungut pajak daerah di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang nilainya mencapai Rp3,9 miliar ke lembaga antikorupsi itu.Penyimpangan terjadi pada 2003 dan diduga melibatkan para pengambil kebijakan.

Upah itu seharusnya menjadi hak pemungut pajak sebagai biaya pemungutan. Namun, diduga disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oknum pejabat. Haryono juga menegaskan, dalam PP Upah Pungut nanti akan disoroti mengenai siapa saja yang berhak mendapat upah pungut atau insentif dan berapa jumlah maksimal penarikan upah pungut tersebut.


Rd kandi

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 04 January 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru