Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
PPnBM mobil mewah naik jadi 200%
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Thursday, 17 September 2009

Menkeu: Tarif maksimal diterapkan jika benar-benar perlu     
          
JAKARTA: Kekecewaan industriawan otomotif tampaknya belum berakhir. Setelah didera kebijakan pajak progresif, produk mobil akan dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) maksimal 200%.

Pengenaan PPnBM dengan besaran maksimal 200% dari harga jual kendaraan tersebut menimbulkan kecemasan baru di kalangan pebisnis mobil.

Mereka khawatir pasar akan melorot tajam karena harganya menjadi kian mahal mengingat pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur harga mobil premium.

Dalam aturan lama-sebelum direvisi-mobil sedan berkapasitas mesin di atas 3.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (diesel) dikenai tarif maksimal PPnBM 75% di samping bea masuk impor mobil utuh (completely built-up/CBU) sebesar 55%.

Kekhawatiran itu muncul setelah Rapat Paripurna DPR, kemarin, mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8/ 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjadi undang-undang yang berlaku efektif 1 April 2010.

Sebelumnya, pada 18 Agustus 2009, DPR juga mengesahkan revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang di dalamnya antara lain mengatur tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sebesar 2%-10%.

Kedua UU itu dianggap tidak berpihak kepada industri otomotif nasional karena berpotensi menekan pertumbuhan sektor ini.

PPnBM mobil yang berlaku sekarang
Sedan Tarif (%)
<1,5 lt 30
1,5 lt 40
>3,0 lt (P)/2,5 (D) 75
MPV (tipe 4x2) Tarif (%)
<1,5 lt 10
1,5 lt 20
2,5 lt 40
>3,0 lt (P)/2,5 lt (D) 75
SUV (tipe 4X4) Tarif (%)
1,5 lt 30
1,5 lt 40
>3,0 lt(P)/2,5 lt (D) 75


Sumber: Gaikindo, PP Nomor 12/2006, diolah
Kendaraan komersial(kabin ganda) 4x2 atau 4x4 GVW, 5 ton (P/D) semua cc 20%
Keterangan: P= Berbahan bakar bensin.; D= Berbahan bakar solar.

Dalam UU tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit produk kategori mewah apa saja yang dikenai PPnBM 200%, karena akan diatur lewat peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.

Namun begitu, para pebisnis otomotif meyakini tarif yang luar biasa tinggi itu dikenakan pada produk mobil, khususnya kendaraan kepemilikan pribadi berkapasitas mesin di atas 3.000 cc.

Merespons kenaikan tarif PPnBM tersebut, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Freddy Sutrisno menegaskan keberatannya. "Kami sudah mengirim surat keberatan dan sudah ditindaklanjuti Departemen Perindustrian," katanya kepada Bisnis kemarin.

Menurut dia, dilihat dari kacamata investor, PPnBM mobil di Indonesia tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asean seperti Thailand yang maksimal 50%, Malaysia 100%, dan Filipina paling tinggi 60%.

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna DPR, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan tarif PPnBM maksimal 200% hanya akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan. "Dengan tujuan memberikan ruang kepada pemerintah dalam melaksanakan fungsi regulasi, maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% menjadi 200%."

Pengamat perpajakan dari Tax Center Universitas Indonesia Darussalam menilai secara teoretis penetapan tarif tinggi PPnBM dimaksudkan untuk mengurangi ketidakadilan yang menjadi ciri pajak penjualan.

"Akan tetapi perlu diingat kenaikan PPnBM yang tinggi akan menaikkan harga barang sehingga akan menekan permintaan pasar. Akibatnya tentu akan mengurangi omzet industri dan ini akan menurunkan kegiatan ekonomi," katanya. (Chamdan Purwoko) ( Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya / Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya )


Oleh Siti Munawaroh & Achmad Aris


Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 17 September 2009

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru