Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Dirjen Pajak Pelototi 9 Kanwil yang 'Merah'
Ditulis oleh VIVANEWS.COM   
Wednesday, 09 September 2009
VIVAnews - Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2009 tercatat baru mencapai 57,62 persen atau sekitar Rp 303 triliun dari target APBNP 2009 sebesar Rp 528 triliun. Ditjen Pajak akan menggenjot penerimaan dari kanwil-kanwil yang targetnya belum tercapai.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan angka itu adalah realisasi penerimaan pajak yang dihitung tanpa pajak penghasilan (PPh) migas.

Tjiptardjo berjanji Direktorat Jenderal Pajak terus akan meningkatkan realisasi penerimaan ini. "Kita terus pelototi 20 kantor wilayah yang merah, sekarang tinggal 9, itu agar penerimaan bisa baik karena kita tinggal 4 bulan lagi," kata dia usai buka bersama di lingkungan Kantor Pajak, Selasa 8 September 2009.

Intensifikasi penerimaan ini termasuk didalamnya bagaimana mengejar wajib pajak pribadi seperti dari Kamar Dagang dan Industri dan berbagai asosiasi profesi.

Menurut dia penerimaan sebesar itu memang sudah baik. Terlebih jika penerimaaan dihitung dengan memasukkan PPh Migas maka realisasi penerimaan pajak sudah mencapai 58,66 persen dari target Rp 577 triliun. "Tahun pajak 2009 belum selesai, tapi target 2010 sudah ditetapkan," kata Tjiptardjo.

Target penerimaan pajak APBN 2010, kata dia sementara ini adalah sebesar Rp 611,22 triliun dihitung tanpa PPh Migas. Jika dimasukkan penerimaan  PPh Migas nilainya adalah Rp 651,10 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, menerapkan enam langkah strategis terkait upaya pencapaian target penerimaan pajak 2010. Langkah ini yakni ditempuh melalui perbaikan aturan perundang-undangan perpajakan, perbaikan struktur organisasi, perbaikan basis data dan penggunaan sistem teknologi informasi.

Langkah lain adalah dengan memperkuat reformasi di bidang perpajakan untuk kompetensi dan integritas SDM atau aparatur, perbaikan SDM melalui peningkatan investasi bidang SDM, dan menambah jumlah aparat pajak dengan kualitas dan integritas yang baik terutama untuk auditor dan penyidik pajak.


Umi Kalsum, Agus Dwi Darmawan


Sumber : VIVAnews
Tanggal: 09 September 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru