Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
" Implementasi PDRD Naikkan Porsi Pajak "
Ditulis oleh Koran Jakarta   
Thursday, 13 August 2009
JAKARTA , Pelaksanaan UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) diperkirakan dapat meningkatkan porsi penerimaan pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar dua kali lipat. Namun, pelaksanaan berbagai pungutan dalam UU PDRD mungkin baru dapat berlaku pada 2011.

"Dengan UU PDRD, maka proporsi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD akan meningkat dua kali lipat. Kenaikan tersebut termasuk bagi hasil pajak yang diatur dalam UU PDRD, seperti pajak rokok yang 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota," papar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Rabu (12/8).

Saat ini, proporsi pajak dan retribusi terhadap PAD berada dalam kisaran 40-50 persen. "UU PDRD akan menguntungkan daerah, karena ada perluasan basis pajak, penambahan jenis pajak, dan kemungkinan kenaikan tarif," kata Mardiasmo.

Pelaksanaan UU PDRD, kata Mardiasmo, juga dapat meningkatkan komitmen daerah untuk menjalankan pembangunan. "Ada earmarking (alokasi wajib) untuk hampir setiap jenis pajak, yang dapat 'memaksa' daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang tertentu," tegas dia.

Salah satu earmarking, kata Mardiasmo, adalah pengenaan pajak kendaraan bermotor. "Untuk pajak kendaraan bermotor, at least 10 persen penerimaan harus digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan raya. Jangan ada lagi jalan yang berlubang, berkubang, dan berenang," ujar dia.

UU PDRD, lanjut Mardiasmo, memang efektif berlaku pada 1 Januari 2010 mendatang. "Namun pemberlakuan pajak dan retribusi yang diatur di dalamnya mungkin tidak akan berlaku efektif pada 2010," ujar dia.

Sebelum menerapkan berbagai pungutan dalam UU PDRD, tambah Mardiasmo, harus disiapkan peraturan daerah (perda) sebagai aturan pelaksanaan. "Jadi, akan ada masa penyesuaian untuk persiapan penyusunan aturan pelaksanaan," kata dia.

Dengan begitu, menurut Mardiasmo, berbagai pungutan yang diatur dalam UU PDRD diperkirakan baru efektif pada 2011. "Rata-rata seluruh pajak dan retribusi baru akan efektif berlaku pada 2011," ujar dia.

Namun, kata Mardiasmo, bisa saja pungutan-pungutan dalam UU PDRD berlaku pada 2010. "Tergantung kecepatan pemerintah daerah masing-masing. Bisa saja pungutan dalam UU PDRD ditampung dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) 2010," kata dia. aji

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 13 Agustus 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru