Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pengusaha Kecil Menurut Pajak
Ditulis oleh Indra Riana   
Monday, 24 March 2008

Ketentuan Perpajakan Indonesia sebenarnya berpihak kepada pengusaha kecil, mengapa? Karena Pengusaha Kecil memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk tidak perlu memungut PPN, sehingga tentu saja harga jualnya menjadi lebih murah 10% karena tidak perlu membuat Faktur Pajak.

Nah, bagaimana kriteria pengusaha kecil yang tidak perlu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keungan. Pemerintah telah mengeluarkan batasan mengenai pengusaha kecil ini dalam   Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam KMK tersebut di tetapkan bahwa batasan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600 juta. Ketentuan ini tidak membedakan antara Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sehingga sepanjang omsetnya tidak lebih dari Rp 600  maka pengusaha tersebut tidak perlu mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak

Namun bagaimana seandainya omset pemgusaha terebut melebihi Rp 600 juta ? dalam hal ini ketentuan yang belaku adalah sebagaimana berikut :

(1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto, dan atau penerimaan brutonya melebihi batas Rp 600 juta.

(2) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

(3) Dalam hal Pengusaha Kecil tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Kewajiban untuk memungut, menyerahkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Contohnya sebagaimana berikut ini :
Toko barang elektronik "X" (milik orang pribadi), jumlah omzet/peredaran bruto, bulan Januari 2004 s/d Mei 2004 mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara omzet bulan Juni 2004 adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Juni 2004, sehingga Toko "X" harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat?lambatnya tanggal 31 Juli 2004.

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jadi dalam hal ini, sebagai pengusaha kecil jangan sampai anda lupa mengukuhkan diri sebagai PKP, seandainya omset anda sudah lebih dari Rp 600 juta  atau anda akan terkena sangsi perpajakan.
 
Bagaimana? lebih  enak menjadi pengusaha kecil dengan untung besar bukan (irds).

Terakhir kali diperbaharui ( Monday, 24 March 2008 )
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru