Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Turunkan Tim Penyelidik Importir BBM
Ditulis oleh Harian Kontan   
Monday, 24 March 2008

Pajak menduga importir BBM non subsidi kurang bayar pajak

JAKARTA. Diam-diam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menurunkan tim intelijen untuk menyelidiki dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) impor non subsidi ke dalam negeri. Penyelidikan itu bertujuan mencari bukti kecurangan para importir yang berusaha menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap liter penjualan BBM impor.

Tim ini yang akan bertugas menelusuri langsung ke para importir BBM non subsidi. Oh iya, importir BBM non subsidi ini bukan hanya perusahaan yang memasok BBM ke pabrik-pabrik, tetapi juga yang menjual BBM non subsidi secara ritel lewat pompa bensin. Yang termasuk kelompok ini misalnya Shell dan Petronas.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution membenarkan aksi instansinya itu. Ia memutuskan menerjunkan intel pajak lantaran upaya mengklarifikasikan langsung ke importir BBM selama sebulan tak membuahkan hasil. "Tak ada satu pun yang mengaku, jadi harus ditelusuri diam-diam satu per satu, "katanya, pekan lalu.

Cuma, aksi bungkam para importir itu makin memperkuat kecurigaan Ditjen Pajak. Maklum, dalam hitungan Ditjen Pajak, kenaikan harga minyak mentah otomatis menaikkan harga produk minyak. Mestinya pula penerimaan negara dari setoran PPN BBM impor bertambah besar.

Tapi pada kenyataannya, tambahan penerimanaan negara tak berubah signifikan. "Tim intelijen yang harus mengungkap mengapa bisa begitu, "tambah Darmin.

Darmin juga tak percaya bahwa penerimaan PPN BBM impor ini akibat industri di dalam negeri mengurangi pembelian dan memilih membeli BBM dari Pertamina. Nyatanya, laporan penjualan BBM industri dari pertamina juga tak berubah, "Artinya dia menyembunyikan kegiatan impor, "kata Darmin.

Setoran PPN tetap sejak keran impor BBM dibuka

Dugaan penyelundupan BBM non subsidi di perusahaan swasta itu mencuat sejak pemerintah membuka keran impor BBM untuk swasta. sebagai catatan, pemerintah membuka keran impor BBM ketika menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 36/2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Masalahnya, Ditjen Pajak mencatat, jumlah setoran PPN impor yang dibayarkan importir BBM tidak meningkat sejak impor BBM ini berlaku. Artinya, sejak 2004 hingga sekarang setorannya tetap. Padahal di sisi lain, setoran PPN impor BBM Pertamina menurun sejak keran impor BBM di buka.

Meskipun mengaku sudah menggandeng Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPH) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Darmin mengaku belum bisa menjaring perusahaan yang mendatangkan BBM non subsidi tapi tidak membayar PPN tersebut. Kantor Pajak juga belum bisa menaksir berapa jumlah PPN telah mereka gelapkan.

Sebelumnya, anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim mengaku bahwa pajak sudah meminta instansinya membantu membongkar kasusu ini. BPH Migas pun sudah menyerahkan seluruh data yang diperlukan petugas pajak untuk menjadi dasar penyelidikan. Antara lain soal laporan penjualan, jumlah impor, dan beberapa data lain yang terkait.

Dalam catatan BPH Migas, tahun lalu setidaknya ada sekitar 10 perusahaan minyak umum yang berniat berbisnis BBM di Indonesia. Mereka ini sudah membangun stasiun pengisian bahan bakar umum hingga membangun depot penampungan. Dari 10 perusahaan, delapan perusahaan sudah beroperasi. Di antara delapan perusahaan itu, Shell dan Petronas yang paling agresif berekspansi.

Selain perusahaan yang menjual BBM ritel, ada juga perusahaan yang langsung menyuplai untuk kebutuhan pabrik. Jumlah yang tercatat sekitar 50 perusahaan, namun yang benar-benar beroperasi hanya sekitar 10 perusahaan. "Semua data mereka sudah kami berikan ke Pajak, "kata Ibrahim beberapa waktu lalu.

Gentur Putro Jati

Sumber : Harian Kontan
Tanggal: 24 Maret 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru