Mengerek Pajak Rumah Mewah
Ditulis oleh investorindonesia.com   
Saturday, 04 July 2009
Pemerintah memperbarui aturan perpajakan tentang hunian mewah.Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan aktivitas bisnis properti nasional.

Para pembeli rumah dengan ukuran bangunan 350 meter persegi (m2) mesti siap menanggung beban pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20%. Itulah aturan perpajakan teranyar yang diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 103/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009.  

Aturan itu merupakan perubahan ketiga dari PMK No 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM.

Berdasarkan aturan sebelumnya, rumah kategori mewah yang terkena PPnBM 20% jika memiliki luas di atas 400 m2.

Kini, berdasarkan aturan teranyar itu, pemerintah hanya menetapkan rumah kategori mewah berdasarkan luas bangunannya saja. Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya bahwa kategori rumah mewah yang kena PPnBM 20% ditentukan berdasarkan ukuran dan harga per meter perseginya. Sebelumnya, selain ukuran luas bangunan di atas 400 m2, yang terkena PPnBM adalah rumah dengan harga jual di atas Rp 4 juta per m2.

Aturan perpajakan terbaru itu secara jelas juga mengatur bahwa PPnBM 20% hanya dikenakan terhadap rumah dan town house dari jenis non-strata title (sewa) berukuran luas bangunan 350 m2 atau lebih. Sedangkan untuk jenis apartemen, kondominium, town house strata title dan sejenisnya tidak ada perubahan batasan luas bangunan, yakni terkena PPnBM bila memiliki luas lebih dari 150 m2.

Dalam PMK lama disebutkan adanya batasan harga jual bangunan yang terkena PPnBM, yaitu jika berharga di atas Rp 3 juta per m2 untuk jenis rumah dan town house dari jenis non-strata title. Sedangkan batasan harga jual apartemen, kondominium, town house strata title dan sejenisnya yang terkena PPnBM bila seharga di atas Rp 4 juta per m2.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembaruan batasan hunian yang terkena tarif PPnBM 20% tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja industri properti nasional. ”Aturan ini berlaku sejak diundangkan,” ujar Menkeu.

Positif

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) F Teguh Satria menilai, pembaruan aturan perpajakan hunian mewah itu akan memberikan kepastian kepada pengembang dalam menghitung beban pajak. ”Aturan perpajakan yang baru ini bisa mendorong aktivitas bisnis properti,” ujarnya.

Aturan itu, jelas Teguh, juga memperjelas keraguan pengembang terhadap penjualan rumah susun sederhana milik (rusunami). Sebab, berdasarkan ketentuan pemerintah, harga maksimal rusunami sebesar Rp 144 juta per unit tipe 36 (ukuran 36 meter persegi) atau Rp 4 juta per m2. Artinya, rusunami juga masuk kategori rumah mewah yang terkena PPnBM 20%. Padahal, rusunami diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni maksimal Rp 4,5 juta per bulan.

”Jika mengacu aturan perpajakan yang lama, rusunami di Jakarta seluruhnya terkena PPnBM. Apalagi, harga jual rusunami rata-rata Rp 5 juta per meter persegi, jika mencakup rusunami nonsubsidi. Untuk batasan luas rumah tapak (landed house) memang turun jadi 350 m2, tapi enggak masalah karena tidak ada batasan harganya,” kata Teguh Satria.

Direktur Pemasaran PT Modernland Realty Tbk Ronny E Mongkar juga mendukung terhadap aturan baru tersebut karena masih memberikan keleluasaan bagi pengembang, terutama terkait dengan penentuan harga produk rumah. Hanya saja, ia masih akan mengkaji ulang aturan tersebut yang menyangkut PPnBM terhadap apartemen dan town house.

”Saya berpikir positif, aturan itu pasti akan membawa kebaikan bersama. Aturan perpajakan itu juga tidak mengganggu kinerja penjualan produk properti Modernland. Penghapusan batasan harga rumah mewah juga akan memberikan keleluasaan bagi pengembang untuk menentukan harga jual produk,” kata Ronny E Mongkar.
 
Hunian Menengah-Bawah

Di tempat terpisah, Direktur Operasional PT Dwamitra Razie Abdullah juga mendukung aturan perpajakan hunian yang lebih jelas ini.  Aturan itu dinilainya bahkan bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke hunian yang berukuran lebih kecil. Di sisi lain, aturan itu tetap berpotensi meningkatkan jumlah pemasukan pajak kepada negara.

”Sebagai pelaku industri kami ikuti aturan yang ada. Apalagi secara umum tak banyak pengembang membangun rumah berukuran di atas 350 meter persegi. Town house yang kami bangun juga ukurannya hanya 150-300 meter persegi,” ujarnya.

Menurut Razie, apabila mengacu pada aturan lama bahwa batasan harga jual town house Rp 4 juta per m2, akan banyak produk serupa terkena PPnBM. Sebagai misal, harga jual town house di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, berkisar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per meter persegi.

Kendati ada keleluasaan mengenai harga jual, sebagian pengembang menilai bahwa penyusutan batasan ukuran luas hunian kena pajak bisa memberatkan pengembang yang memiliki produk dengan luas di atas 350 m2, seperti PT Sentul City Tbk. Dengan aturan tersebut, bisa jadi ceruk pasar perumahan berukuran di atas 350 m2 akan semakin kecil. Sebab, pembeli akan berpikir ulang untuk membayar PPnBM 20% dari harga rumah yang sudah sangat mahal.

Asumsinya adalah apabila harga rumah Rp 5 miliar, maka PPnBM yang harus dibayar konsumen mencapai Rp 1 miliar, dana yang cukup untuk membeli beberapa rumah dengan ukuran 200 m2.

”Jujur saja aturan PPnBM baru ini agak berat, terutama bagi pengembang yang memasarkan rumah ukuran cukup luas, di atas 400 m2. Namun, kami akan tetap patuh pada aturan pemerintah yang sudah diberlakukan ini,” kata Direktur Sentul City Hartan Gunadi.

Sentul City, jelas Hartan, akan membangun hunian yang disesuaikan dengan aturan perpajakan yang baru, dengan lebih memprioritaskan hunian berukuran di bawah 345 m2.

Hartan Gunadi mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang semua produk rumah baru yang akan diluncurkan, supaya tetap mendapat apresiasi dari masyarakat. ***


Oleh Wahyu Sudoyo

Sumber : Investorindonesia.com
Tanggal: 04 Juli 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >