Kurs Pajak
16 - 22 April 2014
Rp
Negara
11.378,00
Amerika S.(USD)
10.677,12
Australia (AUD)
9.099,92
Brunei Darussalam (BND)
11,83
Burma (BUK)
10.396,75
Canada (CAD)
1.833,71
China (CNY)
2.108,24
Denmark (DKK)
15.740,33
EURO (EUR)
1.467,49
Hongkong (HKD)
189,23
India (INR)
19.047,91
Inggris (GBP)
111,6826
Jepang (JPY)
10,92
Korea (KRW)
40.422,05
Kuwait (KWD)
3.517,68
Malaysia (MYR)
1.912,96
Norwegia (NOK)
116,77
Pakistan (PKR)
255,38
Philipina (PHP)
3.033,91
Saudi A. (SAR)
9.882,93
Selandia B.(NZD)
9.098,91
Singapura (SGD)
87,12
Sri Lanka (LKR)
1.742,88
Swedia (SEK)
12.928,96
Swiss (CHF)
352,52
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Gedung Kantor dan Hotel Kena Pajak Parkir Baru
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Saturday, 13 June 2009

MEDAN  – Setelah memberlakukan kebijakan pajak 20% dari harga tarif parkir di sejumlah plaza, Dinas Pendapatan Kota Medan akan memperluas kutipan pajak parkir di hotel maupun gedung perkantoran.

Seperti diketahui, kutipan pajak parkir ini diberlakukan pada awal Mei 2009 untuk Medan Plaza, Ramayana Teladan, dan Plaza Medan Fair.Pajak parkir ini menggantikan sistem retribusi yang sebelumnya digunakan. Sementara itu, Sun Plaza, Deli Plaza, dan Palladium sudah dikenai pajak lebih dulu.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Randiman Tarigan menyatakan, pihaknya akan memperluas kutipan pajak parkir ini dengan mengambil pajak parkir di hotel maupun gedung kantor. Selain plaza-plaza tersebut, sudah ada sejumlah lokasi lain yang akan dipungut pajak parkirnya, antara lain Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau dan Kondominium Cambridge, Jalan Letjen S Parman.

“Selanjutnya seperti pusat perbelanjaan Makro, Jalan Gatot Subroto; Mandiri Building, Jalan KH Zainul Arifin; dan pusat perbelanjaan di bekas gedung Istana Plaza, Jalan Juanda Medan.Lalu,Gedung Uniland di Jalan Letjen Haryono MT. Kemudian, semua lokasi komersial yang melakukan pengutipan parkir akan kami tarik pajaknya,” paparnya kemarin.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pajak.Apalagi, ada peraturan daerah yang membenarkan pengutipan pajak itu. Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 12/2003 tentang Pajak Daerah,pajak parkir itu dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Pada Pasal 28 disebutkan objek pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan tempat khusus parkir oleh orang pribadi atau badan,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.Termasuk, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak parkir adalah pe-nyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan daerah,penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsultasi, perwakilan warga negara asing, dan lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.

Kemudian,wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Selanjutnya,dalam Pasal 40 dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atas yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir sebagaimana ditetapkan dalam HTP dan tarif pajak parkir adalah 20% dari HTP.

Randiman menambahkan, untuk mengamankan salah satu potensi sumber PAD Kota Medan ini, pihaknya akan mengevaluasi apabila terjadi penurunan penyetoran atau kemungkinan penggelapan pajak yang dilakukan pihak pengelola parkir.”Kami akan evaluasi per tiga bulan.Jadi,dari evaluasi itu bisa dilakukan langkah lain untuk meningkatkan pendapatan.

Dengan penerapan pajak parkir di plaza, PAD Kota Medan akan bertambah karena jumlah didapat semakin besar,”ungkapnya. Mantan Kadis Pertamanan Kota Medan ini memaparkan, untuk tahap selanjutnya, mereka akan fokus mengelola pajak di rumah makan atau restoran yang mengelola parkir.

Sebab, ini juga merupakan salah satu sumber PAD yang tidak bisa disepelekan. Terkait rencana pengutipan pajak warung makan pinggir jalan, dia menyatakan bahwa draf peraturan masih ditangani Bagian Hukum Setda Kota Medan. “Kami berharap Juli sudah bisa dijalankan. Paling tidak,hingga akhir tahun ini bisa kami tarik hingga Rp1 miliar,”tandasnya.

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Medan Jamhur Abdullah mengungkapkan, pengenaan pajak 20% dari THP di plaza sudah seharusnya diterapkan.Alasannya, pengelolaan parkir bukan di atas lahan milik Pemko Medan.Kedua, untuk mendapatkan angka pasti penyetoran pajak harus ada bukti parkir dengan sistem elektronik.

”Untuk menghindari penipuan pajak dan laporan pembayaran tetap transparan, pihak pengelola harus menyerahkan bukti pembayar-an parkiratautiketparkirdengansistem elektronik.Begitu juga rumah makan sehingga pembayaran pajak sesuai yang dibayarkan bisa didapat.Hal ini juga untuk meminimalkan kebocoranPADKotaMedan,” paparnya.

Sementara itu, soal pajak warung pinggir jalan,dia menyatakan, Dinas Pendapatan harus benar-benar menentukan kriteria yang tepat terhadap objek pajak seperti apa yang layak dikenakan pungutan. “Saat ini masyarakat sudah susah. Baiknya,jangan ditambah lagi. Intinya, pungutan pajak itu jangan memberatkan,”pungkasnya.


  fakhrur rozi

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 13 Juni 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru