Tambahan Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 03 June 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02915/BPSP/M.III/01/2001

Jenis Pajak
                 : Pajak Pembangunan I
Masa/Tahun Pajak    : Januari s.d. Desember 1998
Pokok Sengketa         : Tambahan Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996

Menurut Terbanding :
    
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan perbedaan penerimaan antara laporan penjualan dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa lebih kecil daripada laporan penjualan) disebabkan angka dalam SPT Masa berdasarkan laporan sementara outlet/restoran, sedangkan laporan penjualan dibuat oleh kantor pusat setelah menerima tembusan-tembusan bill dari outlet/restoran.

Pengenaan tambahan 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996, sebagai berikut :

- Terdapat perbedaan penerimaan antara laporan penjualan dengan SPT Masa (SPT Masa dilaporkan lebih kecil dari laporan penjualan), berarti Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996, yakni SPT diisi tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap, sehingga terdapat pelanggaran Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996.

- Pemohon mengakui perbedaan tersebut dan menyatakan setuju atas koreksi Terbanding dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, serta melakukan setoran perbaikan pokok pajak yang kurang dibayar untuk Tahun Pajak 1997, 1998 dan 1999 sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan melunasi sanksi administrasi berupa bunga setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- Berdasarkan Sirkuler Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Nomor: 806/-1.714.3 tanggal 8 Agustus 1998 perihal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Penghitungan Sanksi Pajak Pembangunan I, penerapan sanksi tambahan tersebut terhadap Pemohon sudah benar.

- Pemohon telah setuju dasar pengenaan pajak terutang, dan kompetensi mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, dan jauh sebelum ini sudah mengacu pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Menurut Pemohon    :
    
Pemohon mengajukan banding mengenai Tambahan Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 dan menerima besarnya kekurangan pajak dan bunga menurut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996.

Yang terjadi pada Pemohon adalah pemeriksaan bukan penyidikan, oleh karenanya penerapan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tersebut tidak benar.

Adanya perbedaan antara laporan penjualan dengan SPT Masa kemungkinan ada tip dari pelanggan, sehingga tidak tercantum dalam bill.
 
Atas tip tersebut, Pemohon telah sepakat dengan karyawan untuk dikumpulkan yang sebagian untuk mengganti barang-barang yang hilang atau pecah.

Pendapat Majelis    :
    
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Terbanding dinyatakan :

- Silent Operation yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 1999, tanggal 23 Nopember 1999 dan tanggal 29 Nopember 1999 (setelah diberikan penegasan). Semua bill silent operation telah diperporasi di Suku Dinas Jakarta Utara.

- Berdasarkan sampel tembusan bill, yaitu bulan Januari 1997, April 1997, Agustus 1998 dan September 1999 dicocokkan dengan laporan penerimaan ternyata menunjukkan angka yang sesuai/wajar.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa Terbanding mengakui bahwa pencatatan/ pembukuan yang dilakukan oleh Pemohon adalah benar.
 
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Terbanding, Terbanding juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan antara laporan penjualan dengan SPT Masa (SPT Masa lebih kecil daripada laporan penjualan) disebabkan angka dalam SPT Masa berdasarkan laporan sementara outlet/restoran, sedangkan laporan penjualan dibuat oleh kantor pusat setelah menerima tembusan-tembusan bill dari outlet/restoran.
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah menyampaikan data-data dan bukti-bukti yang diperlukan Terbanding pada saat pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan perbedaan penerimaan disebabkan karena beda waktu, dimana SPT Masa dibuat oleh Pemohon (sebagai cabang) berdasarkan laporan sementara dari outlet/restoran dan laporan penjualan dibuat oleh kantor pusat setelah menerima tembusan-tembusan bill dari outlet/restoran.
 
Penerapan Tambahan Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 oleh Terbanding adalah tidak benar karena Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan tindakan penghindaran atau penyelundupan pajak.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >