Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif Dan Lain Lain
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 02 June 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02456/PP/M.VII/18/2004

Jenis Pajak                 : Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Pajak               : 2002
Pokok Sengketa         : 1. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif                                                                          2. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang
                                      3. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Kosong
                                      4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah untuk Belt Conveyor

1. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif

Menurut Pemohon     :
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif adalah 9,5 x (Tonase x Harga Batubara) x 70%.

Pasal 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 menyatakan : Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas  selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut :

a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.

b. Areal Belum Produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya di dalam atau di luar wilayah kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.

c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15.

Angka 1 huruf g Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : SE-26/PJ.6/1999 pperihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ/1998, Khusus untuk Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C, menyatakan : “hasil bersih adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan galian tambang setahun dikurangi biaya eksploitasi di mulut tambang (run on mine)”. Dari keputusan dan surat edaran tersebut tidak ada penjelasan mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebesar 70%.

Pasal 1 huruf g Surat Keputusan Bersama Nomor : KEP-772/PJ.6/1991 menyatakan : “Besarnya standard prosentase harga jual hasil peoduksi pertambangan bukan minyak dan gas bumi sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah penambangan untuk tiap-tiap jenis komoditas adalah 30% x harga FOR/FOB rata-rata”.

Menurut Terbanding :
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah produktif yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan perhitungan 9,5 x (tonase x harga batubara) x 70%, sehingga Nilai Jual Objek Pajak tanah produktif ditetapkan sebesar Rp2.202.091.799.600,00.

Seharusnya perhitungan Nilai Jual Objek Pajak tersebut ditetapkan mengacu kepada surat keputusan bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : KEP-772/PJ.6/1991 dan Nomor : 255a K/24/DDJP/1991, di mana seharusnya formula perhitungan adalah 9,6 x (tonase x harga jual) x 30% sehingga didapat Nilai Jual Objek Pajak tanah yang sewajarnya senilai Rp943.753.628.400,00.

Pendapat Majelis     :
    
Berdasarkan penelitian terhadap Surat Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : KEP-772/PJ.6/1991 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998, diketahui bahwa keputusan tersebut bukan merupakan dua hal yang bertentangan, karena surat keputusan bersama menetapkan besarnya standard prosentase harga jual, jadi malah mendukung Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terkait sebesar Rp2.202.091.799.600,00 tidak dapat dipertahankan dan menghitung kembali Nilai Jual Objek Pajak Tanah Produktif sebesar Rp943.753.628.400,00 (9,5 x (tonase x harga batubara) x 30%).

2. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang


Menurut Pemohon
    :
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah cadangan tambang sebesar Rp.82.000,00/m2.

Menurut Terbanding
:
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah cadangan tambang tidak konsisten sesuai peraturan yang berlaku, yaitu sebesar rata-rata harga tanah disekitarnya, hal ini tercermin dari penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah cadangan tambang tahun 1997 ditetapkan sebesar Rp64.000,00, pada tahun 1998 ditetapkan sebesar Rp128.000,00 (setelah keberatan ditetapkan menjadi Rp36.000,00) dan pada tahun 2002 ditetapkan lagi menjadi sebesar Rp82.000,00.

Tanah cadangan tambang yang wajar untuk tahun 2002 dengan berpedoman kepada nilai ganti rugi lahan tambang tahun 2002 hanya berkisar antara Rp.900,00 sampai dengan sebesar Rp2.500,00/m2, dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-174/KMK.04/1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1993, Nilai Jual Objek Pajak tanah cadangan tambang masih sebesar Rp480,00 atau masuk kelas 46 dalam penggolongan nilai jual bumi, sehingga Nilai Jual Objek Pajak tanah cadangan tambang sebesar Rp2.450,00 (kelas 41) sudah sangat wajar karena sudah hampir sama dengan harga pembebasan tanah yang berlaku saat ini.

Pendapat Majelis
     :
    
Karena Terbanding tidak menyampaikan surat uraian bandingdan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, maka Majelis tidak dapat mengetahui alasan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang sebesar Rp.82.000,00/m2.

Berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan Pemohon tanggal 3 September 2002, diketahui bahwa Pemohon menyatakan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang sebesar Rp50.000,00/m2 adalah penetapan yang wajar.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang sebesar Rp82.000,00/m2 oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan menghitung kembali Nilai Jual Objek Pajak Tanah Cadangan Tambang menjadi sebesar Rp50.000,00/m2.

3. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah Kosong


Menurut Pemohon     :
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah kosong sebesar Rp10.000,00/m2.

Menurut Terbanding :
    
Keberatan atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah kosong senilai Rp10.000,00/m2 di mana letak tanah tersebut jauh lebih terpencil dibanding dengan tanah pengamanan yang ketetapan Nilai Jual Objek Pajak-nya hanya sebesar Rp910,00/m2.

Sebagai pembanding, Pemohon menginformasikan bahwa harga pembebasan tanah pada tahun 2003 untuk Desa Sirah Pulau, Desa Prabu Menang dan Desa Merapi Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat hanya sebesar Rp900,00/m2.

Pendapat Majelis
    :
    
Karena Terbanding tidak menyampaikan surat uraian banding dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, maka Majelis tidak dapat mengetahui alasan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah kosong sebesar Rp10.000,00/m2.

Berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat keberatan Pemohon tanggal 3 September 2002, diketahui bahwa Pemohon menyatakan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah kosong sebesar Rp10.000,00/m2 adalah penetapan yang wajar.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah kosong sebesar Rp10.000,00/m2 oleh Terbanding sudah benar dan tetap dipertahankan.

4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tanah untuk Belt Conveyor


Menurut Pemohon     :
    
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah untuk belt conveyor sebesar Rp.50.000,00.

Menurut Terbanding
:
    
Pemohon meminta agar Nilai Jual Objek Pajak tanah untuk belt conveyor ditetapkan sama dengan tanah pengamanan yaitu sebesar Rp910,00/m2 karena letak tanah pengamanan tersebut berdampingan/bersebelahan dengan tanah pengamanan.

Pendapat Majelis 
    :
    
Karena Terbanding tidak menyampaikan surat uraian banding dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, maka Majelis tidak dapat mengetahui alasan penetapan Nilai Jual Objek Pajak  untuk belt conveyor tambang sebesar Rp50.000,00/m2.

Berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan Pemohon tangal 3 September 2002, diketahui bahwa Pemohon menyatakan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak tanah untuk belt conveyor sebesar Rp50.000,00/m2 adalah penetapan yang wajar.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak untuk belt conveyor sebesar Rp50.000,00/m2 oleh Terbanding sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >