Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan penetapan Nilai Jual Objek Pajak.
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 02 June 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02145/PP/M.VI.L/18/2004

Jenis Pajak               : Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Pajak            : 2002
Pokok Sengketa       : Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan penetapan Nilai Jual Objek Pajak.

Menurut Pemohon    :
    
Penetapan kelas tanah maupun bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon sudah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak yang riil, data didapat dari klasifikasi tanah perkebunan lain yang ada di sekitar Pemohon, yaitu Perkebunan Kertowono, PTPN XII, PT. Ranulading dan PT. Agri Halba.

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak adalah berdasarkan harga jual transaksi yang wajar, hal ini sudah dibandingkan dengan data pembanding yang sejenis dari nilai tanah yang mendekati lokasi, data-data tanah dari masyarakat sekitar lokasi dan dari PPAT.

Perkebunan milik Pemohon merupakan satu kesatuan luas, sehingga dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak dibagi dalam kelas-kelas tertentu dan bukan dimaksudkan untuk memisahkan menjadi luasan dalam m2 tetapi untuk pengelompokkan tanah dalam kelas yang mempunyai nilai sama menurut  peruntukkannya.

Menurut Terbanding
:
    
Penetapan kelas tanah yang ditetapkan Terbanding dalam daftar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tidak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak yang riil dan wajar, bahkan jauh lebih tinggi rata-rata 3-5 kali lipat.

Untuk perhitungan Nilai Jual Objek Pajak tanah perkebunan akan lebih sesuai atau mendekati jika dipergunakan penilaian kelas tanah sebagai berikut : tanah menghasilkan kelas 45, tanah belum menghasilkan kelas 46, tanah belum ditanami kelas 48 dan tanah tidak produktif kelas 50.

Penilaian kelas tanah ini adalah hasil dari serangkaian exercise yang dilakukan oleh seluruh perkebunan di Jawa Timur yang tergabung dalam wadah Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) yang hasil perhitungannya mendekati nilai jual riil dari perkebunan masing-masing.

Terbanding tidak melampirkan data riil nilai jual tanah dari masing-masing perkebunan yang digunakan sebagai pembanding dan Terbanding tidak melampirkan atau menyerahkan daftar perhitungan sebagai dasar pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang perkebunan-perkebunan yang digunakan sebagai pembanding.

Terbanding mengesampingkan adanya perbedaan keadaan dan kondisi yang sebenarnya antara areal kebun yang Pemohon miliki dengan areal kebun pembanding, karena Terbanding tidak pernah melakukan pemeriksaan secara nyata di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan perkebunan di Jawa Timur sudah menjadi masalah bagi semua perkebunan di Jawa Timur sejak adanya pernyataan bersama yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak tahun 1999 sehingga sekarang yang secara kolektif dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Timur.

Pendapat Majelis    :    

Atas penjelasan Pemohon bahwa luas areal tanah perkebunan adalah tidak sesuai dengan luas semula karena telah dilakukan penjarahan oleh penduduk setempat, Majelis berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi kemudian setelah melewati tahun pajak yang disengketakan tidak dapat berpengaruh pada penetapan pajak untuk tahun yang disengketakan tersebut, oleh karena itu hal yang dikemukakan Pemohon tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa banding ini.

Pemohon dalam menghitung Standard Investasi Tanaman (SIT) didasarkan pada perhitungan Pemohon, sesuai dengan  praktek di lapangan dan hasil dari penghitungan tersebut tidak jauh berbeda dari penghitungan yang dilakukan Terbanding.

Dalam menghitung nilai Standard Investasi Tanaman (SIT) menurut Terbanding telah didasarkan pada ketentuan yang telah berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998.

Dalam persidangan Terbanding memperlihatkan bukti berupa data pembanding pada tahun 2002 dan kemudian dilengkapi dengan data serupa untuk tahun 2001 terdiri dari :
- Laporan Bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Randuagung tahun 2001.

- Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.6/1999 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 Khusus Untuk Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-30/PJ.6/1999 mengenai Penjelasan Mengenai Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Penyempurnaan Tatacara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan serta Usaha Bidang Perikanan.

Berdasarkan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas objek pajak Pemohon telah dilakukan berdasar data transaksi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung kebenaran penghitungan Nilai Jual Objek Pajak yang dilakukan Terbanding, sehingga pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 yang terutang tersebut tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >