Koreksi Dasar Pengenaan PPN Atas Penyerahan Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 01 June 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.03057/PP/M.VIII/16/2004

Jenis Pajak                : Pajak Pertambahan Nilai
Masa Pajak               : Januari s.d. Oktober 2002
Pokok Sengketa        : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas

Menurut Terbanding :
    
Jenis barang yang diserahkan Pemohon bukan termasuk kelompok yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ/2002 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas, di mana pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh pengusaha kendaraan bermotor bekas yang semata-mata merupakan barang dagangan terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai penyerahan yang dilakukan Pemohon telah melewati batas penyerahan sebagai pengusaha kecil yaitu lebih dari Rp360.000.000,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KMK.04/2000, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pemohon seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sampai saat dilakukan pemeriksaan Pemohon tidak pernah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, walaupun telah dihimbau untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Surat Nomor : S-02/WPJ.02/KP. 0202/2002 tanggal 25 Juli 2002.

Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pembeli karena belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukanlah alasan yang dapat dipertimbangkan karena secara material dapat diyakini bahwa yang diserahkan Pemohon adalah Barang Kena Pajak dan penyerahannya adalah penyerahan kena pajak.

Menurut Pemohon    :
    
Berkenaan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak mencantumkan bahwa penyerahan mobil bekas terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang artinya pajak tersebut bukanlah menjadi beban dari si penjual barang/jasa, sehingga Pajak Pertambahan Nilai tersebut haruslah menjadi tanggungan/beban dari pembeli, sehingga Pajak Pertambahan Nilai tersebut baru dapat dipungut dengan menggunakan faktur pajak apabila orang/badan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Oleh karena Pemohon baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 29 Januari 2003, maka menurut ketentuan, baru pada inilah Pemohon dapat menagih Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumen sehingga tidaklah adil apabila Pemohon harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya menjadi beban konsumen/pembeli.

Pendapat Majelis     :
    
Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-238/PJ/2002 tentang Pemungutan atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas, diatur antara lain sebagai berikut :

   1. 1.      Atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas yang semata-mata merupakan barang dagangan terutang Pajak Pertambahan Nilai.
   2. 2.      Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
   3. 3.      Pengusaha Kena Pajak Kendaraan Bermotor Bekas wajib menerbitkan faktur pajak atas Penyerahan Barang Dagangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Pemohon maupun Terbanding di dalam  persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan mobil bekas yang dilakukan Pemohon merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pemohon terutang Pajak Pertambahan Nilai sejak saat seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu saat nilai penyerahan Barang Kena Pajak (mobil bekas) sudah melebihi batasan Pengusaha Kecil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Pemohon maupun Terbanding di dalam  persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Terbanding sudah benar, sehingga tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >