Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Positif Pajak Masukan dari Catering Karena Tidak Berhubungan dengan Kegiatan Usaha
Ditulis oleh adminforum   
Friday, 29 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02961/PP/M.VII/16/2004

Jenis Pajak                : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak    : 2001
Pokok Sengketa         : Koreksi Positif Pajak Masukan dari Catering (Makanan untuk Karyawan) Rp209.546.060,00 Karena Tidak Berhubungan dengan Kegiatan Usaha

Menurut Terbanding :
    
Pajak masukan atas catering sebesar Rp209.546.060,00 adalah berupa perolehan jasa penyediaan makan, minum (catering) sehingga atas perolehan tersebut merupakan pemberian natura dan bersifat konsumtif (kepentingan pribadi karyawan) yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah  dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001  dinyatakan bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara  yang diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 November 1985 ditegaskan bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1984 adalah pajak masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan distribusi antara lain pajak masukan atas pembelian bahan bakar untuk kendaraan direksi dan karyawan, dan pengeluaran lain yang bersifat konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead.

Menurut Pemohon    :
    
Pajak masukan dari jasa katering tersebut adalah dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Pemohon sebagai sub kontraktor pada perusahaan usaha pengeboran tambang yang dilakukan di daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau dengan transportasi umum.

Sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan Pemohon lakukan terutama dalam penyediaan makanan dan minuman di daerah eksplorasi tersebut tidak ada.

Dengan demikian atas pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk karyawan yang bekerja di lokasi usaha tersebut Pemohon lakukan dengan sub kontraktor dari perusahaan lain yang bergerak khusus dalam bidang pemenuhan jasa katering di daerah eksplorasi/daerah terpencil.

Jelas bahwa penyediaan makanan/katering berhubungaan dengan produktifitas karyawan.

Dengan memberikan fasilitas makan, karyawan dapat bekerja dengan baik tanpa harus merasakan kelaparan dan dengan kerja yang baik maka akan menunjang produktifitas kerja. Dengan demikian perolehan pajak masukan atas jasa katering ini dapat di kreditkan.

Supply makanan disediakan oleh perusahaan di lokasi proyek dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Penyediaan bahan makanan ini bertujuan untuk memudahkan karyawan, jika tidak ada fasilitas ini maka perusahaan akan mendapatkan kesulitan dalam beroperasi.

Penyediaan makanan ini berhubungan langsung dengan produktifitas karyawan dan dengan tujuan kelangsungan usaha sehingga perolehan pajak masukannya dapat dikreditkan.

Pendapat Majelis    :
    
Majelis berkesimpulan Terbanding melakukan koreksi pajak masukan Pemohon oleh karena Terbanding menganggap bahwa pengeluaran Pemohon untuk jasa katering tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon.

Majelis menerangkan, dari perspektif aturan umum tentang pajak penghasilan, jasa katering  yang diberikan kepada karyawan dikategorikan sebagai natura (benefit in kind/fringe benefit) bagi karyawan tersebut yang bukan merupakan penghasilan kena pajak (taxable income) bagi karyawan yang menerima dan bukan merupakan biaya (deductible) bagi perusahaan, namun demikian terdapat pengecualian untuk hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 di mana untuk daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, pemberian dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak.

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaima telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan terdapat 2 (dua) hal harus dipenuhi untuk menetapkan perlakuan perpajakan atas natura atau untuk menetapkan ada tidaknya hubungan langsung suatu pengeluaran (natura) dengan kegiatan usaha: pertama, kegiatan/lokasi usaha  berada di daerah terpencil, dan/atau, kedua,  biaya yang dikeluarkan merupakan suatu keharusan dalam kegiatan usaha yang ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya di dalam menetapkan perlakuan perpajakan atas penyediaan katering untuk karyawan melakukan uji material dengan 2 (dua) hal tersebut.

Berdasarkan keputusannya Nomor: KEP-04/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 6 Januari 2003 Terbanding telah menyatakan lokasi usaha Pemohon yang terletak di Jl. Taher (Tanggul) RT 11/RW. 02 No. 16 Handil III, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur (Kantor Administrasi/Engineering) dan Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (lokasi proyek) sebagai daerah terpencil.

Menurut dokumen kontrak antara Totalfinaelf E & P Indonesie dan PT McConnell Dowell Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2001 disebutkan bahwa lokasi proyek di mana kegiatan penyediaan katering untuk karyawan dimaksud berada di lokasi sebagaimana dimaksud keputusan Terbanding.

Oleh karena lokasi proyek di mana kegiatan penyediaan katering untuk karyawan dimaksud berlangsung merupakan lokasi sebagaimana dimaksud keputusan Terbanding, maka, meski penetapan lokasi usaha Pemohon sebagai daerah terpencil tersebut diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2003, substansi keputusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi keyakinan Majelis bahwa lokasi di mana kegiatan penyediaan katering untuk karyawan dimaksud dilakukan merupakan daerah terpencil.

Karena lokasi di mana kegiatan penyediaan katering untuk karyawan dimaksud dilakukan di daerah terpencil, maka penyediaan katering untuk karyawan dimaksud adalah suatu keharusan.

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka biaya untuk penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan di lokasi usaha Pemohon merupakan biaya untuk memperoleh, memelihara dan menagih penghasilan Pemohon, dengan demikian mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha maka pajak masukan sehubungan dengan penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan sebesar Rp209.546.060,00 dapat dikreditkan.

Karenanya koreksi pajak masukan sehubungan dengan penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan sebesar Rp209.546.060,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru