Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Biaya Pengurusan STNK, PKB dan BBN
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 28 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02820/PP/M.III/16/2004

Jenis Pajak                : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak    : Januari s.d. Desember 2001
Pokok Sengketa        : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Biaya Pengurusan STNK, PKB dan BBN

Menurut Terbanding :
    
Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak dilakukan karena atas biaya pengurusan STNK, PKB dan BBN yang belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, “bahwa yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”.

Menurut Pemohon    :
    
Harga penyerahan adalah harga jual yang tidak termasuk Biaya Balik Nama, Asuransi Jasa Raharja, dan biaya STNK lainnya yang harus ditanggung konsumen untuk memperoleh nomor polisi.

Selama ini perusahaan tidak pernah memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak memperhitungkan Bea Balik Nama, Asuransi Jasa Raharja dan biaya STNK lainnya, karena biaya-biaya tersebut tidak mengikat atau bukan bagian dari biaya yang harus dipenuhi pembeli sebagai harga jual, melainkan biaya-biaya tersebut yang harus dipenuhi pembeli untuk memperoleh nomor polisi.

Pendapat Majelis     :
    
Berdasarkan pemeriksaan atas data yang ada dalam berkas banding serta keterangan Terbanding, diperoleh petunjuk bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam faktur pajak Pemohon hanya memperhitungkan harga beli ditambah dengan laba, namun dalam prakteknya jumlah pembayaran yang diterima Pemohon termasuk biaya STNK, BPKB, BBN dan lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak diatur secara jelas mengenai perlakuan harga jual untuk tata niaga kendaraan bermotor.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.51/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor menyatakan “Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak di atas maka Majelis berpendapat bahwa penerimaan biaya STNK, BPKB, BBN yang diterima Pemohon dalam penjualan motor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sehingga jumlah tersebut tidak dicantumkan dalam faktur pajak, dengan demikian koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru