Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Karena Faktur Pajak Tidak Sesuai Pasal 13 Ayat (5) DLL
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 28 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02364/PP/M.III/16/2004

Jenis Pajak                : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak    : Mei s.d. Desember 1999
Pokok Sengketa         : 1. 1.      Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Karena Faktur Pajak Tidak Sesuai Dengan Pasal 13 Ayat (5)
                                      1. 2.      Koreksi Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Karena Tidak Ada Bukti PIB

1. 1.      Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Karena Faktur Pajak Tidak Sesuai Dengan Pasal 13 Ayat (5)

Menurut Terbanding :
    
Koreksi dilakukan karena dari hasil penelitian atas fisik faktur pajak masukan terdapat faktur pajak yang cacat yaitu tidak mencantumkan kuantum dan harga satuan sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan “Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang meliputi salah satunya huruf c adalah : macam, jenis. Kuantum, harga satuan, jumlah harga atau penggantian, dan potongan harga”.

Pasal 3 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 menyebutkan dalam rincian Barang Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu faktur pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal faktur penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran faktur pajak yang tidak terpisahkan.

Menurut Pemohon    :
    
Tidak setuju dengan Terbanding, karena pada Faktur Pajak tersebut telah dicantumkan nomor invoice pada sudut kiri atas tentang “No. Faktur Penjualan/Kontrak/Order : …” dan dicantumkan nomor delivery order (DO) pada kolom “Nama Barang Kena Pajak”.

Dalam praktek administrasi, Pemohon mencantumkan nomor DO pada invoice komersial yang didukung oleh rincian jenis barang dan kuantum untuk setiap DO, dengan demikian dalam pembuatan faktur pajak Pemohon mencantumkan nomor DO sesuai dengan invoice komersial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994, Pemohon membuat faktur pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mencantumkan nomor invoice di kolom kiri atas tentang “No. Faktur Penjualan/Kontrak/Order : …”, pencantuman nomor DO pada kolom uraian barang pada kolom uraian barang pada dasarnya untuk mempermudah pengawasan dalam pembuatan faktur pajak.

Dalam persidangan Pemohon memberikan faktur pajak, product sales invoice dan delivery order.

Pendapat Majelis     :
    
Faktur pajak yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 tersebut tetap tidak mengurangi persyaratan pembuatan faktur pajak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sehingga dari nomor dan tanggal faktur penjualan yang ditunjuk dalam faktur pajak tetap tercantum semua persyaratan pembuatan faktur pajak.

Berdasarkan pemeriksaan, berupa Faktur Pajak Standar Pemohon diperoleh petunjuk bahwa di sudut kiri atas pada nomor faktur penjualan/kontrak/order Pemohon mencantumkan nomor invoice.

Dalam Faktur Pajak Standar Pemohon tersebut pada uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak hanya mencantumkan nomor dan tanggal delivery order (DO).
 
Berdasarkan pemeriksaan berupa product sales invoice diperoleh petunjuk bahwa product sales invoie Pemohon hanya mecantumkan nomor delivery note dan total harganya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap delivery note diperoleh petunjuk bahwa Pemohon hanya mencantumkan uraian barang dan total jumlah barang yang dikirimkan tetapi tidak mencantumkan harga satuannya, karenanya Majelis berpendapat bahwa delivery note tersebut tidak dapat ditelusuri ke product sales invoice.

Karenanya berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa atas Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994, sehingga tidak dikreditkan sebagai faktur pajak masukan.

Berdasarkan keterangan dan ketentuan di atas, Majelis berpendapat bahwa faktur pajak yang dibuat Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas oleh karenanya koreksi yang dilakukan Terbanding sudah benar, karena koreksi Terbanding tersebut di atas tetap dipertahankan.

   1. 2.      Koreksi Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Karena Tidak Ada Bukti PIB

Menurut Terbanding :
    
Koreksi dilakukan karena Pemohon tidak dapat menunjukkan faktur pembelian (PIB).

Menurut Pemohon    :
    
Tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena telah membayar Pajak Pertambahan Nilai Impor sehingga seyogyanya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dua kali.

Pendapat Majelis     :
    
Dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB)  atas Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dikoreksi Terbanding.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang ditunjukkan Pemohon dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Pemohon benar-benar telah melakukan impor barang.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Impor diperoleh petunjuk bahwa Pajak Pertambahan Nilai Impor atas impor barang yang dilakukan Pemohon tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, karenanya Majelis berpendapat bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas Majelis berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri, tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >