Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pengenaan PPN Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 28 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02347/PP/M.VII/16/2004

Jenis Pajak                 : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak     : Januari s.d Februari 2001
Pokok Sengketa         : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Karena Masa Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN Telah Berakhir

Menurut Terbanding :
    
Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp1.322.192.910,00 terdiri dari Januari sebesar Rp1.288.518.885,00 dan Februari sebesar Rp33.674.025,00, di mana hal tersebut terjadi karena ada fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada kontraktor production sharing di bidang minyak dan gas bumi dan kontraktor operasi bersama di bidang panas bumi yang belum berproduksi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989 dinyatakan antara lain :

   1. -          Kontraktor adalah kontraktor production sharing di bidang minyak dan gas bumi dan operasi di bidang panas bumi yang belum menghasilkan produksi dalam suatu kerja pertambangan yang ditentukan dalam kontrak dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia.
   2. -          Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pengeboran minyak, gas bumi dan panas bumi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada kontraktor diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
   3. -          Atas penyerahan jasa yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditunda, Pertamina menerbitkan rekomendasi penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Pemohon merupakan kontraktor production sharing Pertamina yang menerima pengalihan interest dari BP Exploration Operating Company Ltd. dan menjadi operator pengganti di Wilayah Kerja Offshore Sakala Lombok berdasarkan Surat Pertamina Nomor : 234/C0000/99-S.

Pemohon merupakan kontraktor production sharing yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan telah memperoleh surat rekomendasi dari Pertamina Nomor : 282/H0000/89.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, bukan fasilitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tetap ada tetapi pelaksanaan pembayarannya diberikan penundaan sampai dengan saat mulai berproduksi dan sudah ada setoran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, fasillitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah diberikan tersebut dibatasi berlakunya, bagi kontraktor yang belum berproduksi dan/atau belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999.

Sehubungan dengan telah berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat 31 Desember 1999, maka atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi untuk Masa Pajak Januari – Februari 2001 sudah tidak diberikan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, karenanya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp1.322.192.910,00 harus dipungut dan disetor ke Kas Negara.

Sesuai dengan Pasal 2 jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 549/KMK.04/2000 Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut, dengan demikian seharusnya dipungut pada saat Pemohon membayar tagihan yang diajukan oleh rekanannya.

Menurut Pemohon    :
    
Wilayah Kerja Blok Sakala Timur di mana Pemohon bertindak sebagai operator, telah mendapatkan rekomendasi penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak dan gas bumi dari Pertamina, dan sampai saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pemohon belum berproduksi dan belum ada penyetoran hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi kontraktor yang belum berproduksi, mengatur ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan hingga saat ini belum pernah diubah ataupun dicabut, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku telah ditetapkan bahwa ketentuan perpajakan dalam kontrak karya mempunyai kedudukan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (lex specialis). Walaupun ketentuan dalam kontrak karya berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ketentuan dalam kontrak karya tetap berlaku, oleh karena itu pernyataan mengenai retroactive yang disampaikan Terbanding yang dikaitkan dengan ketentuan dalam kontrak karya adalah tidak relevan.

Terbanding telah menerapkan prinsip retroactive dengan menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, atas kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 1995. Pemberlakuan retroactive juga tercermin pada ketentuan yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil, pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil telah diperjanjikan/disepakati penundaan  Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dilakukan apabila telah mulai berproduksi dan adanya penyetoran kepada negara.

Pemohon tetap berhak mendapatkan/menikmati fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan berproduksi dan adanya pembayaran kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 beserta segenap peraturan pelaksanaannya, karenanya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut seharusnya Nihil.

Pendapat Majelis 
   :
    
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 572/KMK.01/1989 menyatakan “atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan jasa pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi kepada Kontraktor KPS di bidang minyak dan gas bumi dan Kontraktor KOB di bidang panas bumi yang belum berproduksi, diberikan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi”.

Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan : “penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999”.

Selanjutnya Penjelasannya berbunyi sebagai berikut : “Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap dapat dinikmati oleh Pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut. Untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999”.

Sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dibatasi berlakunya, yaitu bagi kontraktor yang belum berproduksi dan/atau belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 1999.
 
Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa adalah Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang isinya mengatur mengenai saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, di mana menurut Pemohon adanya Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tersebut tidak otomatis mencabut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 karena Keputusan Presiden seharusnya dicabut dengan Keputusan Presiden, sedangkan menurut Terbanding saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah tanggal sebagaimana ditegaskan dalam Aturan Peralihan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yaitu tanggal 31 Desember 1999.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 memberikan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bukan fasilitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pemohon tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai tetap ada terhitung sejak 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi.

Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Nomor : Put-05278/BPSP/ M.VII/16/2002 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-0144/PP/A/M.V/16/2002 mengenai perkara banding yang sejenis dengan perkara banding ini, saksi ahli konsultan hukum Fred B.G. Tumbuan memberikan penjelasan sebagai berikut : “bahwa pada bagian “Mengingat” butir 4 dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 dinyatakan tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Keputusan Presiden ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan demikian jika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 maka Keputusan Presiden juga akan terkena”.

Sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang secara khusus Pasal II huruf a mengatur perubahan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, maka ketentuan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 harus disesuaikan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf a, maka berakhirlah masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ditunda harus dibayar.

Atas ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 ini, saksi ahli Fred B.G. Tumbuan memberikan pendapat : “Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 berarti memberi jangka waktu fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan 31 Desember 1999, sehingga pembuat undang-undang sangat sadar bahwa tidak benar membuat undang-undang yang berlaku retroactive, maka tegas-tegas dikatakan bahwa pemberian fasilitas tersebut tetap berlaku tetapi harus ada batas waktu”.
 
Mengenai pengertian undang-undang berlaku surut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tidak berlaku surut (retroactive) karena Pasal tersebut mengatur tentang berakhirnya masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, bukan mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.
 
Masa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai apabila telah berakhir maka Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dibayar, apabila tidak dibayar maka akan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (sesuai dengan  Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) selanjutnya dengan penagihan surat paksa dan seterusnya (sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997), dalam hal ini penagihan pajak selalu dilakukan kemudian yaitu perhitungan pajak untuk tahun-tahun yang lalu (surut).
 
Dalam Pasal II huruf b Aturan Peralihan mengatur, “pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir”.
 
“Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini baru diberlakukan untuk kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya undang-undang ini”.

Selanjutnya saksi ahli Fred B.G. Tumbuan berpendapat, “Pasal II huruf b merupakan pengecualian dimana kalau dalam kontrak ada pengaturan khusus maka kontraklah yang berlaku, jadi itu berlaku karena undang-undang menyatakan berlaku”.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 dan Aturan Peralihan Pasal II huruf a dan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi kontraktor yang kontrak production sharing-nya masih berlaku tetapi belum berproduksi, fasilitas penundaan Pajak Pertambahan Nilai berakhir tanggal 31 Desember 1999 dan sejak tanggal 1 Januari 2000 pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan, kecuali mendapat fasilitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditunda sampai saat berproduksi sesuai kontraknya.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal II huruf a maka fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 bagi Pemohon telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan Terbanding sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru