Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Untuk Pengusaha Perhotelan
Ditulis oleh Indra Riana   
Friday, 14 March 2008

Ditengah pertumbuhan usaha pariwisata, salah satu peluang bisnis yang menjanjikan adalah menjadi pengusaha hotel. Namun sebelum memulai usaha hotel, sebaiknya anda pahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk bidang usaha ini.

Menurut UU Pajak Pertambahan Nilai pasal4 A , usaha jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN. Namun anda jangan terlalu senang karena tidak harus bayar PPN karena ketentuan mengenai pajak bidang pehotelan ini diatur dalam Peraturan Pajak Daerah

Sehingga sebagai pengusaha bidang perhotelan ini restoran anda memiliki 2 jenis kewajiban perpajakan. Yaitu Pajak Daerah dan Pajak Penghasilan (PPh). Untuk jelasnya kami jelaskan sebagaimana di bawah ini :

1. Pajak Daerah

Dengan mengambil contoh Jakarta ketentuan mengenai Pajak Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah / Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta, adapun rangkumannya sebagai berikut :

Objek Pajak Hotel :
Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Termasuk :
- Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan.
- Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.
- Penyewaan ruang acara / pertemuan.
- Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain.

Pengecualian Objek Pajak Hotel :
- Asrama dan pondok pesantren / ponpes
- Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel.
- Agen travel atau agen perjalanan yang berada di hotel.
- Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel.
- Penyewaan rumah, kamar, tempat tinggal atau apartemen yang merupakan fasilitas yang terpisah dari manajemen hotel

Subjek Pajak Hotel :

Badan atau orang pribadi yang melakukan pembayaran ke hotel.

Wajib Pajak Hotel (WP) :
Pengusaha hotel.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel (DPP) :
Jumlah pembayaran yang dibayarkan untuk layanan hotel.

Tarif Pajak Hotel :
10% (sepuluh persen)

Masa Pajak Hotel :
1 bulan takwim (satu bulan dihitung penuh) atau sesuai dengan keputusan gubernur yang baru.

Saat Terutang Pajak Hotel :
Saat pembayaran ke hotel atas pelayanan hotel termasuk DP.

Sistem Pajak Hotel :
Self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang sendiri.

Bon atau Bill Transaksi Pembayaran :
- Setiap bentuk transaksi diharuskan menggunakan bon alias bill atau sesuai dengan keputusan gubernur.
- Setiap bon / bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukannya ke Kadispenda.
- Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perforasi / legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak / dpp.
- Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon atau bill dikenakan sanksi sebesar 2 % perbulan dari dpp.

Pengecualian Objek Pajak Hotel :
- Asrama dan pondok pesantren / ponpes
- Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel.
- Agen travel atau agen perjalanan yang berada di hotel.
- Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel.
- Penyewaan rumah, kamar, tempat tinggal atau apartemen yang merupakan fasilitas yang terpisah dari manajemen hotel

Penjelasan mengenai Obyek Pajak :
Bentuk-bentuk fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek :
Gubug pariwisata (cottage), motel, pesanggrahan (hostel), motel, rumah penginapan, losmen, hunian wisata atau serviced apartment, pondok wisata dan penginapan remaja termasuk rumah kos atau kos-kosan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar atau lebih seperti rumah penginapan.

Bentuk-bentuk layanan penunjang :
Telepon, faksimile fotokopi, teleks, taksi dan pengangkutan lain yang dikelola, disediakan dan dilayani oleh hotel.

Bentuk-bentuk fasilitas olahraga dan hiburan :
Kolam renang, pusat kebugaran (fitness center), karaoke, tenis, golf, diskotik, pub, dan lain sebagainya yang disediakan atau dikelola hotel.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai pengusaha perhotelan tentunya anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelas mengenai masalah ini silahkan anda klik Aspek Perpajakan Perusahaan Baru.

Yang sering menjadi masalah dalam usaha ini adalah pengusaha tidak bisa membedakan mana jenis usaha yang terkena Pajak Daerah dan yang terkena Pajak Pertambahan Nilai. Pemahaman konsep PPN dan Pajak Hotel ini sangat diperlukan sebagai seorang pengusaha restoran.

Selamat menjadi pengusaha perhotelan dan jangan lupa untuk selalu taat membayar pajak atas usaha restoran anda ini (irds)

Terakhir kali diperbaharui ( Friday, 14 March 2008 )
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru