Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Pajak Tambang Akan Diaudit
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Friday, 14 March 2008
JAKARTA(SINDO) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera mengaudit sejumlah perusahaan pertambangan besar menyusul rendahnya setoran pajak.

Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerpabum) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Sembiring mengatakan, pemerintah menilai hal itu merupakan kejanggalan.Pasalnya,harga komoditas tambang sedang meroket di pasar internasional, tapi penerimaan negara dari sektor tersebut sangat kecil.

Menurutnya, selama ini penerimaan negara –baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tambang– hanya sekitar Rp30 triliun. ”Padahal, jika dihitung ada 250 kontrak karya (KK) yang ditandatangani, pemerintah dapat menghasilkan lebih dari Rp309 triliun,” kata dia di Jakarta kemarin.

Untuk itu, Simon menegaskan, pihaknya mendukung langkah Ditjen Pajak tersebut. Kendati begitu, Departemen ESDM belum mengetahui kepastian dimulainya audit tersebut. Pasalnya, Departemen ESDM dan Ditjen Pajak baru melakukan pembicaraan dengan Dirjen Pajak.

Dihubungi terpisah, Coorporate Secretary Adaro Fajar Widijanta mengatakan, selama ini pihaknya selalu menaati kewajiban untuk menyerahkan pajak kepada pemerintah.

”Selama ini kami membayar sesuai dengan ketentuan,” kata dia. Menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan audit terhadap perusahaanperusahaan pertambangan besar, Fajar mengatakan Adaro tidak keberatan jika memang pemerintah akan melaksanakan itu. Sebab, pihaknya selama ini selalu mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

”Jika memang harus diaudit, Adaro sudah siap. Silakan saja, kami welcome,” ujarnya. Di sisi lain, pengamat ekonomi Prasetya Mulya Business School Djisman Simanjuntak mengatakan, di tengah kondisi tingginya harga minyak dunia, permintaan dan harga komoditas tambang meningkat. Seharusnya, ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menarik investor menanamkan investasi pertambangan.

”Potensi pertambangan Indonesia belum seluruhnya dieksplorasi sehingga peluangnya masih besar,”kata dia. Namun, menurut Djisman, peluang yang bagus tersebut belum bisa dimanfaatkan sektor pertambangan dalam negeri. Hal ini disebabkan keengganan investor menanamkan investasinya karena belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur investasi pertambangan.

Kendati begitu, Djisman memandang prospek investasi pertambangan tahun ini dan tahun mendatang masih memiliki peluang yang cukup bagus meski perekonomian dunia saat ini sedang mengalami perlambatan.Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembenahan guna memperbaiki iklim investasi pertambangan nasional. Menurutnya,beberapa hal yang harus dilakukan adalah mempermudah regulasi agar lebih fleksibel.

Ferial Thalib

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 14 Maret 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru