Kurs Pajak
29 Oktober 2014 - 04 November 2014
Rp
Negara
12.038,00
Amerika S.(USD)
10.576,54
Australia (AUD)
9.448,36
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,02
Canada (CAD)
1.967,32
China (CNY)
2.049,74
Denmark (DKK)
15.261,50
EURO (EUR)
1.551,78
Hongkong (HKD)
196,37
India (INR)
19.353,49
Inggris (GBP)
111,7762
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.619,86
Kuwait (KWD)
3.682,29
Malaysia (MYR)
1.827,94
Norwegia (NOK)
116,96
Pakistan (PKR)
268,78
Philipina (PHP)
3.208,01
Saudi A. (SAR)
9.497,03
Selandia B.(NZD)
9.446,43
Singapura (SGD)
92,08
Sri Lanka (LKR)
1.660,50
Swedia (SEK)
12.649,64
Swiss (CHF)
372,01
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Jasa Sewa Kendaraan Temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 12 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01732/PP/M.I/16/2003

Jenis Pajak                 : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak    : Januari s.d. Desember 2000
Pokok Sengketa         : Koreksi Jasa Sewa Kendaraan Temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

Menurut Terbanding :
    
Temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan atas penghasilan jasa sewa kendaraan bermotor yang belum diperhitungkan, dengan demikian pokok pajak bertambah.

Menurut Pemohon  
 :
    
Temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, dianggap sebagai bukti adanya objek pajak Pajak Pertambahan Nilai dari sewa kendaraan bermotor yang belum dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa 2000 dan belum diperhitungkan oleh Terbanding dalam SKPKB.

Bahwa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 bukan berasal dari penyerahan sewa kendaraan bermotor, tapi dari penghasilan jasa instalasi, penyerahan jasa instalasi ini sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Tahun 2000 dan Pajak Pertambahan Nilai terutang sudah dipungut oleh rekanan selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan untuk sewa kendaraan bermotor sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 dan sudah diperhitungkan.

Pendapat Majelis    :
    
Dari bukti berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 diketahui bahwa Pemohon telah melaporkan penghasilan atas jasa instalasi jaringan telekomunikasi di Surabaya.

Majelis telah melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diberikan Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 dan rekapitulasi daftar Pajak Keluaran serta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2000 dan Majelis dapat meyakini kewajiban perpajakan atas penghasilan sewa tersebut telah dilaporkan pada KPP setempat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon dan Terbanding dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data oleh Terbanding, bahwa koreksi hasil atas penghasilan jasa sewa kendaraan bermotor tersebut sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai 2000 dan sudah diperhitungkan dalam SPHP/KKP/SKPKB dan atas penghasilan jasa instalasi sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa 2000 dengan Pajak Pertambahan Nilai terutang sudah dipungut oleh rekanan selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian Majelis berketetapan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berasal dari temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru