Koreksi Kredit Pajak Masukan Atas Penyerahan Yang PPN Ditanggung Pemerintah
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 11 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00221/PP/M.VII/16/2002

Jenis Pajak                : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak    : Desember 2000
Pokok Sengketa         : Koreksi Kredit Pajak Masukan Atas Penyerahan Yang PPN Ditanggung Pemerintah

Menurut Terbanding :
    
Pemohon selama tahun 2000 selain melakukan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut sendiri juga melakukan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung pemerintah dimana pajak masukan atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung pemerintah tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pemohon selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, pajak masukan yang telah dikreditkan seluruhnya wajib dihitung kembali selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

Pengertian penyerahan tidak terutang pajak dalam Undang-undang ini diperluas oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 sebagai peraturan pelaksanaannya, dengan memasukkan Pajak Pertambahan Nilai terutang ditanggung pemerintah ke dalam pengertian “penyerahan yang tidak terutang pajak”.

Menurut Pemohon 
   :
    
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 yang menjadi dasar koreksi fiskus mengatur mengenai Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak diterbitkan berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
                                        
Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 disebutkan bahwa penyerahan barang yang terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak

- penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan

- penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Penyerahan yang dilakukan adalah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 karena :

- barang yang Pemohon serahkan adalah barang kena pajak berupa alat-alat berat, yang menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tidak termasuk dalam ketentuan barang tidak kena pajak.

- penyerahan alat-alat berat Pemohon di dalam daerah pabean.

- penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon sebagai pedagang alat-alat berat.

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyerahan yang Pemohon lakukan adalah terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan demikian seharusnya Pajak Pertambahan Nilai masukan dapat dikreditkan.

Di dalam kegiatan dunia usaha yang Pemohon lakukan, melakukan transaksi bisnis dengan pelanggan yang mempunyai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah adalah merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa Pemohon hindari, yang mana mengakibatkan Pemohon yang bertindak sebagai pengusaha kena pajak penjual tidak melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai keluaran dari transaksi yang dilakukan, namun atas penyerahan yang Pemohon lakukan kepada pelanggan tersebut merupakan penyerahan yang masih berada dalam ruang lingkup penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, karenanya penyerahan tersebut merupakan penyerahan atas barang kena pajak sehingga atasnya terutang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak dipungut karena pelanggan mempunyai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan penelitian dokumen yang terdapat di dalam berkas banding Pemohon dan pemeriksaan oleh Majelis di dalam persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan sebesar Rp 12.184.520.866,00 dengan melakukan penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan dengan alasan Pemohon selain melakukan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut sendiri juga melakukan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Ditanggung Pemerintah dimana pajak masukan atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung pemerintah tersebut tidak dapat dikreditkan.
                           
Terbanding di dalam persidangan menyatakan bahwa dasar koreksi atas Pajak Masukan yang terlanjur dikreditkan oleh Pemohon adalah Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mana dalam pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 yang mengatur mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.
 
Kuasa Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi adalah tidak tepat apabila diterapkan kepada Pemohon yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 yang mengatur mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak yang merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
 
Atas pertanyaan Majelis mengenai arti atau pemahaman yang dimaksud dengan ditanggung pemerintah, Terbanding memberikan jawaban bahwa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah merupakan suatu penyerahan yang tidak terutang pajak, namun Terbanding menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut secara formal memang tidak ada menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah.
 
Selanjutnya Terbanding menyebutkan, dari peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994, pengertian penyerahan tidak terutang pajak telah diperluas dengan memasukkan Pajak Pertambahan Nilai terutang ditanggung pemerintah ke dalam pengertian penyerahan yang tidak terutang pajak.
 
Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa seluruh penyerahan yang Pemohon lakukan adalah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, karena :

a.barang yang Pemohon serahkan adalah barang kena pajak berupa alat-alat berat, yang menurut  Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tidak termasuk dalam ketentuan barang tidak kena pajak.

b.penyerahan alat-alat berat Pemohon dilakukan di dalam daerah pabean.

c.penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon sebagai pedagang alat-alat berat.

Karenanya menurut Kuasa Pemohon, penyerahan yang Pemohon lakukan merupakan penyerahan atas barang kena pajak sehingga atasnya terutang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak dipungut karena pelanggan sebagai pengusaha kena pajak pembeli mempunyai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah, dengan demikian seharusnya Pajak Pertambahan Nilai masukan yang dikoreksi tersebut dapat dikreditkan.

Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengatur bahwa,”Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
 
Penjelasan atas Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai  berikut :

- barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.

- penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.

- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 menyatakan bahwa bagi pengusaha kena pajak yang :

a.melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai. atau

b.melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. atau

c.melakukan kegiatan menghasilkan/memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. atau

d.melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya terutang Pajak Pertambahan Nilai tetapi ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Maka pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak yang :

1)nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

2)digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya.

3)nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994, yang menyatakan bahwa, “pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah mengkreditkan seluruhnya pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2), harus menghitung kembali pajak masukan yang telah dikreditkan tersebut”. adalah untuk mengetahui besarnya pajak masukan  yang  dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, sehingga tidak relevan dengan masalah yang disengketakan.

Terbanding di dalam persidangan menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.04/1998, tanggal 29 April 1998 juga merupakan sebagai landasan dalam melakukan koreksi.
 
Berdasarkan dokumen yang terdapat di dalam berkas banding, diketahui bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.04/1998, tanggal 29 April 1998 ditujukan untuk mengatur mengenai pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998.
 
Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.04/1998, tanggal 29 April 1998 menyatakan,”Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor barang kena pajak tertentu, penyerahan barang kena pajak tertentu, atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998, ditanggung oleh pemerintah.
                
Dalam persidangan Terbanding secara lisan menyatakan bahwa barang yang dijual oleh Pemohon adalah barang kena pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya Terbanding menyatakan juga bahwa barang yang dijual oleh Pemohon kepada pengusaha kena pajak pembeli yang memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah adalah barang kena pajak.
 
Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang terdapat di dalam berkas banding Pemohon, keterangan dari para pihak di dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 pada pokoknya hanya menentukan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dari penyerahan yang terutang pajak dan berapa besar yang tidak dapat dikreditkan karena penyerahan yang tidak terutang pajak.

2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 mengatur tentang pedoman pengkreditan atas Pajak Masukan yang ditujukan untuk pengusaha kena pajak yang menggunakan barang modal yang atas penyerahannya mendapat fasilitas/memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah.

3.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.04/1998, tanggal 29 April 1998 mengatur tentang tata cara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang ditujukan kepada pengusaha kena pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah, dengan cara melakukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

4.Terbanding di dalam persidangan menyatakan, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994 pengertian penyerahan tidak terutang pajak diperluas dengan memasukkan Pajak Pertambahan Nilai terutang ditanggung pemerintah ke dalam pengertian penyerahan yang tidak terutang pajak. Sehubungan dengan pendapat tersebut Majelis telah menelaah ketentuan tersebut, namun tidak dapat menemukan perluasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding, demikian pula Terbanding tidak dapat membuktikan kepada Majelis pada bagian yang mana atas Keputusan tersebut yang mempunyai maksud memperluas pengertian Pajak Pertambahan Nilai terutang ditanggung pemerintah ke dalam pengertian penyerahan yang tidak terutang pajak.

5.Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menentukan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (8) yang tidak dapat dikreditkan hanyalah :
a.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

b.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

c.perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi.

d.pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

e.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.

f.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

g.pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

h.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

i.perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

6.Pasal 16B ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

7.Penyerahan berupa alat-alat berat yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pengusaha kena pajak penjual kepada pelanggan selaku pengusaha kena pajak pembeli yang memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah memenuhi syarat sebagai penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, karenanya penyerahan tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

8.Karena Pemohon sebagai pengusaha kena pajak penjual melakukan penyerahan kepada pengusaha kena pajak pembeli yang memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah yang mengakibatkan Pemohon selaku pengusaha kena pajak penjual tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai  keluarannya, namun penyerahan tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak dipungut.

9.Tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Pemohon telah melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 karena barang yang diserahkan oleh Pemohon termasuk barang kena pajak sebagaimana juga secara lisan dinyatakan oleh Terbanding bahwa barang yang diserahkan Pemohon kepada pembeli adalah barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

10.Tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa atas pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas pajak masukan Pemohon tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >