Kurs Pajak
17 - 23 September 2014
Rp
Negara
11.824,00
Amerika S.(USD)
10.761,1984
Australia (AUD)
9.368,04
Brunei Darussalam (BND)
12,14
Burma (BUK)
10.721,25
Canada (CAD)
1.927,46
China (CNY)
2.055,64
Denmark (DKK)
15.301,131
EURO (EUR)
1.525,47
Hongkong (HKD)
194,40
India (INR)
19.173,77
Inggris (GBP)
110,5569
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.221,29
Kuwait (KWD)
3.695,32
Malaysia (MYR)
1.859,29
Norwegia (NOK)
115,67
Pakistan (PKR)
268,94
Philipina (PHP)
3.152,42
Saudi A. (SAR)
9.683,13
Selandia B.(NZD)
9.356,77
Singapura (SGD)
90,77
Sri Lanka (LKR)
1.660,07
Swedia (SEK)
12.653,74
Swiss (CHF)
367,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi objek PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan jasa ke luar negeri
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 06 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02147/PP/M.II/13/2004

Jenis Pajak 
                : Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak              : 1998
Pokok Sengketa         : Koreksi objek PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan jasa ke luar negeri

Menurut Terbanding :
    
Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.6.395.842.430,00 merupakan selisih jumlah biaya jasa manajemen dan/atau imbalan jasa/pekerjaan/kegiatan yang dibayarkan kepada MS Corporation-Jepang.

Menurut Pemohon    :
    
MS Corporation, perusahaan yang berkendudukan di Jepang dan PT PS, perusahaan yang berkedudukan dan berbadan hukum Indonesia,  secara bersama-sama telah menyetujui untuk memberikan jaminan kepada beberapa bank,  jaminan tersebut diberikan sehubungan dengan pinjaman beberapa bank kepada Pemohon.

Oleh karena pihak penjamin memberikan jaminan kepada beberapa bank tersebut, Pemohon diwajibkan untuk membayar imbalan jaminan (guarantee fee) kepada MS Corporation dan PT PS sebesar 12,5%.

Pemohon memahami bahwa bunga selalu terkait dengan adanya klaim atas hutang. Dengan kata lain, bunga harus didasarkan atas adanya hutang atau pinjaman dalam hal ini peminjam adalah berasal dari beberapa bank dan bukan dari MS Corporation dan PT PS. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa imbalan atas jaminan pinjaman tidak dapat digolongkan sebagai bunga, tetapi merupakan laba usaha yang perlakuan pajaknya tunduk pada Pasal 7 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia – Jepang.

Oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang perlakuan perpajakan atas pembayaran guarantee fee pada saat itu dan adanya itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Pemohon telah memotong dan melunasi Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran biaya “guarantee fee” yang seharusnya tidak terhutang sebesar Rp.652.180.067,00. Jumlah yang dibayarkan ternyata lebih besar dibandingkan jumlah menurut hasil perhitungan Terbanding yaitu sebesar Rp.639.584.243,00.

Atas pembayaran biaya guarantee fee tersebut, Terbanding memperlakukan/mengasumsikannya sebagai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai jasa luar negeri (dianggap jasa manajemen) yang diberikan MS Corporation.

Dengan demikian pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran guarantee fee (maupun jasa manajemen) jelas tidak tepat dan perlu ditegaskan bahwa apabla Pemohon dikenakan lagi Pajak Penghasilan Pasal 26 atas jasa manajemen sebagaimana dimaksud di atas, maka atas objek pajak yang sama (gurantee fee) dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 2 kali yakni Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga dan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas jasa manajemen.

Pendapat Majelis    :
    
Dari hasil penelitian atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon dan keterangan kedua belah pihak serta pemeriksaan dalam persidangan, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada MS Corporation adalah merupakan pembayaran guarantee fee  bukan pembayaran bunga pinjaman.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia – Jepang, menyatakan bahwa laba perusahaan di suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali perusahaan itu menjalankan usahanya di negara lainnya melalui bentuk usaha tetap yang berkedudukan di negara lainnya tersebut. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, atas guarantee fee yang dibayar Pemohon  tidak dikenakan pajak di Indonesia karena tidak menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas imbalan jaminan pinjaman yang dibayarkan kepada MS Corporation.

Berdasarkan keterangan tersebut dan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta pemeriksaan atas data-data yang ada di dalam berkas banding, terbukti bahwa pembayaran yang dilakukan  Pemohon  adalah  pembayaran guarantee  fee,  dengan  demikian koreksi Terbanding atas dasar pengenaan pajak sebesar Rp.6.395.842.430,00, tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru