Koreksi objek pajak Penghasilan Pasal 26 (4) berupa penghasilan lain-lain
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 05 May 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01806/PP/M.VI/13/2003

Jenis Pajak                : Pajak Penghasilan  Pasal 26 (4)
Tahun Pajak              : 1999
Pokok Sengketa         : Koreksi objek pajak Penghasilan Pasal  26 (4) berupa penghasilan lain-lain

Menurut Terbanding :
    
Koreksi positif penerimaan lain-lain yang berasal dari denda (interest) atas keterlambatan PT “Y” membayar invoice yang diterbitkan oleh Pemohon .

Dari bukti transfer yang diserahkan Pemohon dalam proses keberatan, Terbanding mengakui penerimaan tersebut memang untuk pembayaran utang PPN masa Januari sampai dengan Agustus 1999 dan PT “Y” masih mempunyai sisa utang PPN.

Pada bulan September 1999 Pemohon menerima dana dari PT “Y”  langsung diperhitungkan (set off) dengan kekurangan pembayaran PPN sedangkan sisanya diperhitungkan untuk melunasi PPN atas invoice bulan September 1999, dengan demikian masih terdapat sisa dana.

Dalam pemeriksaan keberatan, sisa dana yang diakui sebagai uang muka pembayaran PPN oleh Pemohon, Terbanding menyatakan hal tersebut tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon sebagai uang muka PPN sehingga tetap dipertahankan.
 
Untuk bukti transfer tersebut, Pemohon tidak menyebutkan rincian pengeluaran/ pembayaran dan tidak dibayarkan dalam US$.
 
Hal ini yang menyebabkan Terbanding masih bertanya-tanya, sehingga tidak percaya pada laporan Pemohon.

Menurut Pemohon    :
    
Alasan yang diajukan dalam Surat Keberatan Pemohon sudah sangat jelas, dan jumlah yang menjadi sengketa sebenarnya hanya merupakan satu masalah saja, yakni transfer uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang Pemohon terima.
                 
PT “Y” tidak pernah membukukan adanya biaya denda (interest) tersebut, dan untuk tahun pajak 1999 telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT “Y” dengan hasil tidak ada koreksi (negatif) apapun berkenaan dengan jumlah tersebut.
                       
PT “Y” dalam melakukan pembayaran PPN yang terutang atas transaksi jasa dengan Pemohon tidak selalu sesuai dengan jumlah yang seharusnya, karena disesuaikan dengan kondisi keuangan  PT “Y” namun Pemohon telah mempertanggungjawabkan PPN (pajak keluaran) dalam SPT Masa PPN secara benar sesuai yang seharusnya.
 
Hal inilah yang akhirnya menjadi sengketa adanya hutang PPN dari   PT “Y” kepada Pemohon.
 
Transfer dari PT “Y” pada akhir September 1999 diperhitungkan langsung (set off) dengan kekurangan PPN s.d Agustus 1999 dan sisanya diperhitungkan untuk melunasi PPN masa September 1999 sehingga masih tersisa utang.
 
Sisa disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pembayaran PPN atas invoice jasa drilling yang akan diterbitkan kemudian oleh Pemohon kepada PT “Y” karena    PT “Y” dapat memperkirakan jasa drilling yang diberikan Pemohon untuk kuartal terakhir berdasarkan perhitungan masa-masa sebelumnya.
 
Dana tersebut telah dipergunakan untuk melunasi PPN atas invoice kepada PT “Y” untuk masa Oktober sampai dengan Desember 1999, dan sebagian untuk masa pajak Januari 2000.
 
Dana tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang PT “Y” dalam bentuk US Dollar kepada Pemohon yang relatif besar, guna menghindari terjadinya selisih kurs bagi kedua belah pihak (dimana untuk membayar PPN, PT “Y”harus mengkonversi dana rupiah ke US Dollar dan Pemohon harus membeli rupiah).

Pendapat Majelis    :
    
Dalam sidang Pemohon diminta untuk memberikan bukti pendukung atas bantahannya dimana dana tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang muka PPN dari PT “Y”.

Dalam sidang Pemohon memperlihatkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Sanggup (aksep/promes) Standard Chartered Bank tanggal 30 September 1999

- Surat korespondensi dari PT “Y” tertanggal – September 2003

- Faktur Pajak

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui terdapat pembayaran atas faktur-faktur  pajak PT “Y” untuk masa Oktober sampai dengan Desember 1999, dan sebagian untuk masa pajak Januari 2000 .
 
Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Terbanding mengakui bahwa atas kewajiban PPN telah dilakukan pembayaran oleh PT “Y”, sehingga terbukti bahwa pembayaran tersebut adalah memang untuk pembayaran utang PPN dari PT “Y” ke Pemohon.
 
Berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti penerimaan sebesar Rp. X bukan merupakan penghasilan lain-lain melainkan pembayaran PPN dari PT “Y” dengan demikian maka koreksi atas pendapatan lain-lain tidak dapat dipertahankan sehingga oleh karena itu koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >