Koreksi dasar pengenaan pajak PPH Pasal 26 atas pembayaran komisi penjualan Dan Lain Lain
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 18 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00547/PP/A/M.VII/13/2002

Jenis Pajak               : Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak            : 1997
Pokok Sengketa      : 1.Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran komisi penjualan sebesar Rp.239.036.717,00
                                       2.Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas interest expence sebesar Rp.81.938.693,00

1. Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran komisi penjualan sebesar Rp.239.036.717,00

Menurut Terbanding :
    
Koreksi dilakukan karena berdasarkan penelitian terhadap commercial paper dan nota debet dari Bank Bapindo ternyata tidak ditemukan satupun dalam comercial invoice yang menyatakan adanya discount penjualan, sedangkan dalam nota debet Bank BDN ditemukan bukti transfer yang ditujukan  ke Plywood Tropics USA dan Chesapeake Hardwood Product, Inc. sebesar Rp.239.036.717,00 yang oleh Terbanding diperhitungkan sebagai pembayaran komisi penjualan ekspor yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif  sebesar 20%.

Menurut Pemohon    :
    
Jumlah koreksi Terbanding sebesar Rp.239.036.717,00 bukan merupakan komisi penjualan/handling fee, namun merupakan discount penjualan sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana diungkapkan oleh Terbanding.

Pendapat Majelis    :

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui  pihak yang menerima pembayaran dari Pemohon berdasarkan account 141.3010.0132 adalah Plywood Tropics, USA dan Chesapeake Hardwood Product, Inc. yang berdomisili di Amerika Serikat.
 
Berdasarkan keterangan Pemohon diketahui  Plywood Tropics, USA dan Chesapeake Hardwood Product, Inc. adalah perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat yang mengimpor berbagai macam barang, termasuk sawmill dari Indonesia yang diproduksi oleh Pemohon, dan kemudian dipasarkan di Amerika Serikat.

Dari bukti yang diperlihatkan Pemohon kepada Majelis dan Terbanding rekapitulasi sales ekspor yang didukung oleh commercial invoice, pemberitahuan ekspor barang, journal voucher, dan nota debet/kredit diketahui  terdapat transfer dari Chesapeake Hardwood Product, Inc. dan Plywood Tropics, USA atas ekspor kayu lapis yang dilakukan Pemohon.

Kemudian Pemohon memperlihatkan bukti asli surat keterangan domisili yang menyatakan kedua perusahaan tersebut berdomisili di Amerika Serikat, karenanya berdasarkan data-data yang ada Majelis berkesimpulan  antara Pemohon dengan Plywood Tropics, USA dan Chesapeake Hardwood Product, Inc. nyata-nyata terjadi hubungan jual beli beli produk berupa kayu lapis yang diekspor oleh Pemohon.

Berdasarkan bukti transfer dan nota debet serta pencatatan dalam account 141.3010.0132 diperoleh petunjuk  telah dilakukan transfer uang sejumlah Rp.239.036.717,00 kepada Chesapeake Hardwood Product, Inc. dan Plywood Tropics, USA yang dicatat oleh Pemohon sebagai discount penjualan.

Berdasarkan bukti yang diperlihatkan Pemohon berupa rekapitulasi klaim penjualan tahun 1997 dan bukti klaim dari Chesapeake Hardwood, Inc., Plywood Tropics, USA, dan pembayaran atas discount penjualan kepada Sawatomi Shoji diperoleh petunjuk  telah terjadi klaim penjualan dan discount penjualan sebesar Rp.262.346.816,00 yang didalamnya termasuk jumlah transfer dari Pemohon sebesar Rp.239.036.717,00 yang didalamnya termasuk jumlah transfer dari Pemohon kepada Plywood Tropics, USA dan Chesapeake Hardwood Product, USA yang diduga dan dikoreksi oleh Terbanding sebagai komisi/handling fee.

Ketentuan Pasal  26 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 mengatur:

1.      Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

   1. dividen
   2. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan  pengembalian utang
   3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
   4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
   5. hadiah dan penghargaan
   6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Majelis pembayaran kepada Plywood Tropics, USA dan Chesapeake Hardwood Product, Inc. tersebut di atas benar-benar merupakan komisi (imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan), Pemohon melakukan pencatatan pada pos discount penjualan namun bukti pendukung mengungkapkan pengeluaran tersebut adalah klaim penjualan, karenanya Majelis berpendapat transfer uang sejumlah Rp.239.036.717,00 bukanlah pembayaran atas komisi (imbalan jasa luar negeri) sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan atau discount penjualan sebagaimana diungkapkan Pemohon, tetapi merupakan pembayaran atas klaim penjualan yang diajukan oleh pembeli sebagai akibat adanya klaim atas produk-produk yang cacat.

Karenanya koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa komisi/handling fee sebesar Rp.239.036.717,00 tidak dapat dipertahankan.

2.      Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas interest expence sebesar Rp.81.938.693,00

Menurut Terbanding :
    
Koreksi dilakukan karena berdasarkan pemeriksaan terhadap ledger Pemohon terdapat account Interest Expense Other dengan nomor account 992-9895-9852 dengan nilai sebesar Rp.235.442.937,00, yang berdasarkan bukti transfer, nota debet, PEB, dan wesel ekspor  yang diberikan Pemohon pada saat Keberatan, diketahui  pembebanan bunga tersebut bukan merupakan pembayaran bunga ke luar negeri, melainkan bunga/diskonto atas keterlambatan pengkreditan wesel ekspor yang dibebankan Bank BDN (Mandiri) dan Bank Bapindo terhadap Pemohon, dan menjadi pendapatan bagi Bank BDN dan Bank Bapindo yang berdasarkan bukti nota debet sebesar Rp.153.504.244,00, sehingga masih terdapat jumlah sebesar Rp.81.938.693,00 yang tidak didukung data dan berkaitan dengan penjualan ekspor yang oleh Terbanding dimasukkan sebagai pembayaran kepada pihak luar negeri/komisi agen yang tidak dilaporkan Pemohon.

Menurut Pemohon
    :
    
Jumlah sebesar Rp.81.938.693,00 tersebut bukan merupakan pembayaran bunga ke luar negeri, namun merupakan pembayaran bunga/diskonto kepada Bank BDN dan Bank Bapindo atas pencairan Ussance L/C yang dipercepat.

Pendapat Majelis
    :
    
Berdasarkan pencocokan data antara Pemohon dan Terbanding pada persidangan tanggal 9 Juli 2002 Pemohon memperlihatkan bukti-bukti pendukung atas Ussance L/C yang pencairannya dipercepat berupa nota penghitungan pembelian devisa hasil ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), nota debet/kredit, dan invoice, serta rekapitulasi  atas pembayaran interest expense other tahun 1997 sebesar Rp.235.442.937,00 yang diantaranya terdapat jumlah sebesar  Rp.81.938.693,00 (yang disengketakan).

Kemudian atas penjelasan serta pembuktian dari Pemohon tersebut, Terbanding menerima dan menyetujuinya.
 
Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan pembuktian melalui pencocokan data, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan  koreksi Terbanding merupakan pembayaran bunga ke luar negeri sebagaimana dugaan Terbanding, tetapi merupakan pembayaran bunga/diskonto yang dibebankan Bank BDN dan Bapindo kepada Pemohon atas pencairan L/C yang dipercepat, karenanya Majelis berkesimpulan  koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga ke luar negeri sebesar Rp.81.938.693,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >