Koreksi positif DPP PPh Pasal 26 berupa reimbursement atas biaya akomodasi,mobilisasi,konsumsi, dll
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 16 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00053/PP/B/M.II/13/2002

Jenis Pajak               : Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak             : 1998
Pokok Sengketa        : Koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp3.052.828.028,00 berupa reimbursement atas biaya akomodasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, dll

Menurut Terbanding :
    
Koreksi dilakukan karena merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk keperluan pemberi jasa dalam melakukan jasanya, seperti biaya untuk akomodasi, transportasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, meals, dll sebesar US$ 310.688,79, yang dikonversi kedalam Rupiah dengan kurs rata-rata selama tahun berjalan sesuai ketetapan Menteri Keuangan Rp9.825,9 menjadi sebesar Rp3.052.828.028,00.

Penghasilan yang menjadi DPP PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang dihitung sesuai dengan nilai bruto yang diterima oleh pemberi jasa, bukan dari nilai neto, dan dalam hal ini nilai bruto penghasilan tersebut adalah imbalan jasa atau fee yang diterima oleh pemberi jasa ditambah dengan reimbursement biaya-biaya tersebut di atas yang terkait dengan pemberian jasa.
 
Apabila atas reimbursement tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan bagi pemberi jasa, maka akan berakibat bahwa atas reimbursement tersebut tidak dikenakan pajak baik di Indonesia maupun di negara asal pemberi jasa.
 
Jika reimbursement telah dikenakan pajak di Indonesia, maka pembayaran pajak di Indonesia tersebut akan menjadi kredit pajak dan dengan sendirinya reimbursement akan dimasukkan sebagai penghasilan bagi pemberi jasa tersebut.

Pada saat pemberi jasa mengeluarkan kas untuk keperluan pembelian tiket, akomodasi, transportasi, mobilisasi, konsumsi, dan meals yang berkenaan dengan pekerjaannya untuk Pemohon, maka pengeluaran kas tersebut telah dibebankan sebagai biaya, sehingga penggantian biaya atau reimbursement yang diterima oleh pemberi jasa dari Pemohon  tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan sesuai dengan azas akuntansi yang diterima secara umum.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara reimbursement dengan proses pemberian jasa karena reimbursement tidak timbul jika tidak ada proses pemberian jasa, dan karenanya reimbursement bukan utang dagang atau utang atas pembelian barang yang harus dibayar oleh Pemohon, melainkan penggantian karena adanya keterkaitan tersebut.

Pemberi jasa merupakan pegawai tidak tetap Pemohon, bukan kreditur atau pun perusahaan afiliasi Pemohon, sehingga reimbursement tidak sama dengan pembayaran utang dagang.

Dengan demikian, jelas bahwa reimbursement adalah penghasilan bagi pemberi jasa dan karenanya Pemohon wajib memungut PPh Pasal 26 atas reimbursement tersebut.

bahwa UU PBDR 1970 secara kronologis terkait dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang dalam Pasal 5-nya mengatur bahwa pajak berjumlah 20% (duapuluh persen) dari “hasil bruto” dan pajak terutang oleh badan yang memberikan hasil-hasil pada saat dibayarkan atau pada saat disediakan untuk dibayarkan.

Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen menyebutkan bahwa pajak terutang dari “jumlah bruto”, artinya terutang dari jumlah sebelum dilakukan pemotongan-pemotongan seperti ongkos inkaso dan sebelum dipotong biaya lainnya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti menyebutkan bahwa “Pajak berjumlah 20% (duapuluh persen) dari hasil”, dan pengertian “hasil” itu sendiri merupakan terminologi / istilah untuk nama-nama objek yang dikenakan Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR) yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti, sehingga kata “hasil” itu bukan merupakan Dasar Pengenaan Pajak.

DPP PPh Pasal 26 merupakan keseluruhan jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan imbalan atas jasa yang diberikan berupa honorarium atau fee, ditambah fasilitas lain yang dapat diukur dengan uang.

Atas diri Pemohon memang masih diterapkan Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti karena Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 8 April 1982 untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun.

Dalam halaman 24 Butir ii huruf c Kontrak Karya No. J2/Ji/Dn/16/82 tanggal 8 April 1982 antara Pemohon dengan Pemerintah Republik Indonesia disebutkan bahwa “Other payment made by Contractor including but not limited to fees for technical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of ten percent (10%)”.

Dengan demikian, objek PPh Pasal 26 adalah segala pembayaran yang tidak hanya terbatas pada technical services fee saja.

Menurut Pemohon    :
    
Pemohon adalah Kontrak Karya di bidang pertambangan batubara sesuai Kontrak Karya No. J2/Ji/Dn/16/82 tanggal 8 April 1982 yang berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka kewajiban perpajakan Pemohon dilakukan sesuai dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993, maka ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya diperlakukan sebagai lex specialis, yaitu bahwa ketentuan umum diberlakukan kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya, dan ketentuan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti.

Sehubungan dengan itu, koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp3.052.828.028,00 yang Terbanding lakukan tidak dapat Pemohon terima karena tidak sesuai dengan UU PBDR 1970 karena dikenakan atas reimbursement yang Pemohon berikan kepada pemberi jasa sebagai penggantian biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, meals, dll yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemberi jasa sehubungan dengan proses pemberian jasa kepada Pemohon.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti menyebutkan bahwa pajak dikenakan dengan tarif 20% (duapuluh persen), atau dalam hal ini diberlakukan tarif 10% (sepuluh persen) sesuai Kontrak Karya, dari “hasil”.

Reimbursement bukan merupakan “hasil” dan dilakukan “at cost”.

Berdasarkan perjanjian antara Pemohon dengan pihak pemberi jasa tersebut, maka imbalan jasa yang berhak diterima dipisahkan dengan biaya-biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, dan meals yang harus Pemohon berikan penggantian atau reimbursement.

Alasan Terbanding mengenai pengertian “jumlah bruto” menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1959 tidak dapat Pemohon terima karena peraturan tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti.

Alasan Terbanding mengenai penggunaan kata “hasil” hanya sebagai terminologi atau istilah saja tidak dapat Pemohon terima karena berdasarkan Pasal 3c Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti disebutkan bahwa “Dengan hasil termaksud dalam Pasal 1 huruf d dimaksudkan pembayaran royalti dan/atau setiap pembayaran lainnya yang diterima sebagai balas jasa untuk …(huruf a) menggunakan atau hak menggunakan paten/oktroi, lisensi, merk dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan, cara pengerjaan, hak pengurang, dan hak cipta mengenai sesuatu karya dibidang kesusastraan, kesenian, atau ilmiah termasuk karya film sinematografi…”, sehingga dapat disimpulkan bahwa reimbursement yang dibayarkan “at cost” tidak termasuk balas jasa.

Alasan Terbanding mengenai biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, meals, dll yang telah dikeluarkan akan dibebankan sebagai biaya oleh pemberi jasa dan pada saat reimbursement diterima dari Pemohon akan diperlakukan sebagai penghasilan sesuai dengan azas akuntansi yang diterima secara umum, tidak dapat Pemohon terima karena pendapat Terbanding tersebut tidak didukung oleh pembukuan yang sebenarnya dari pemberi jasa karena Terbanding tidak pernah melakukan pemeriksaan atas pembukuan pemberi jasa yang berada di luar negeri.

Pembayaran yang bersifat reimbursement tidak dibukukan sebagai penghasilan, tetapi akan mengkredit stock apabila menyangkut stock barang, atau mengkredit biaya apabila pengeluaran tersebut sempat dibukukan sebagai biaya.

Alasan Terbanding mengenai pemberi jasa adalah pegawai tidak tetap Pemohon, tidak dapat Pemohon terima karena pemberi jasa tersebut bukan pegawai tetap atau pun pegawai tidak tetap Pemohon, melainkan karyawan atau utusan perusahaan pemberi jasa di luar negeri, atau orang pribadi yang berprofesi sebagai konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengertian other payment sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya harus diartikan sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti, yaitu bahwa pajak dikenakan atas “hasil” yang diterima, bukan atas “pembayarannya”.
 
Pengeluaran biaya untuk pembayaran imbalan jasa dan pengeluaran untuk reimbursement biaya akomodasi, transportasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, meals, dll dipisah dalam 2 (dua) invoice yang berbeda, sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah imbalan jasa dan berapa jumlah reimbursement.
 
Pemohon dapat menerima pemakaian nama dan formulir PPh Pasal 26 dalam menerbitkan ketetapan pajak ini sepanjang substansi materi koreksi sesuai dengan UU PBDR yang masih berlaku bagi Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menerima koreksi DPP PPh Pasal 26 dimaksud karena substansi materi koreksi tidak sesuai dengan UU PBDR.

Pendapat Majelis    :
    
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa “Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya”.

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berbunyi bahwa “Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini.  Ketentuan undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang ini”.

Pemohon adalah “Kontraktor” sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara PN Tambang Batubara dan Pemohon No. J.2/Ji.Dn/16/82 mengenai penambangan batu bara di daerah Sangatta , Kalimantan Timur.

Dalam Pasal 11 butir 11.2 (ii) huruf c perjanjian tersebut diatur bahwa “Other payment made by Contractor including but not limited to fees for technical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of ten percent (10%)”.

Majelis berpendapat bahwa isi perjanjian tersebut sepanjang menyangkut hal perpajakan, merupakan lex specialis, khususnya menyangkut penerapan tarif 10% (sepuluh persen).

Kontrak Karya No. J2/Ji.Dn/16/82 ditandatangani pada tanggal 8 April 1982 yang pada waktu itu berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti.
 
Walaupun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti tidak diatur secara khusus mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari “technical service”, namun karena dalam Pasal 11 butir 11.2 (ii) huruf c diatur mengenai “Other payment”, dan juga karena Undang-undang No. 10 Tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti menganut azas pembayaran, maka Majelis berpendapat bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh “Contractor” kepada pihak lain harus dikenakan pemotongan pajak.
 
Kemudian setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pengenaan pajak atas Wajib Pajak luar negeri diatur dalam Pasal 26, khususnya yang berkaitan dengan sengketa banding ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, yaitu berupa “Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan” walaupun ada perbedaan mengenai azas “sumber” yang dianut.
 
Majelis berpendapat, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dapat berlaku bagi Pemohon karena dalam Pasal 11 butir 11 (ii) Kontrak Karya No. J2/Ji.Dn/16/82 disebutkan “…..prevailing laws…”, dan juga karena secara material hal-hal yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada hakekatnya berisi hal yang sama sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Karya tersebut.
 
Atas bukti pendukung yang Pemohon sampaikan kepada Majelis berupa bukti-bukti adanya reimbursement, Majelis telah meneliti secara acak contoh bukti-bukti tersebut untuk tiap bulannya, beserta rincian dan bukti-bukti pendukung lainnya.

Dari rincian serta bukti pendukung reimbursement tersebut, Majelis mengakui adanya penggantian biaya akomodasi untuk tiket pesawat, hotel, travel, dan lain sebagainya bagi tenaga-tenaga asing atau ekspatriat.

Majelis dapat memahami apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan pihak ekspatriat tersebut, yaitu mengadakan pemisahan antara fee (renumeration) dengan biaya-biaya akomodasi yang dimintakan reimbursement kepada Pemohon, namun Majelis mempunyai keyakinan bahwa tidaklah dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan ekspatriat, seperti penggantian biaya akomodasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp3.052.828.028,00 berupa reimbursement atas biaya akomodasi, mobilisasi, demobilisasi, konsumsi, dll tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >