Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran jasa manajemen sebesar Rp376.634.000,00
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 16 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00046/M.VII/BPSP/12/1999

Jenis Pajak                : Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak              : 1994
Pokok Sengketa        : Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran jasa manajemen sebesar Rp376.634.000,00

Menurut Terbanding :
    
Koreksi terhadap jasa manajemen sebesar Rp376.634.000,00 dilakukan karena berdasarkan “marketing service agreement” antara Pemohon dengan JP Philippines, disyaratkan bagi tenaga ahli tersebut untuk datang ke Indonesia.

Terbanding menyimpulkan bahwa jasa manajemen/marketing service tersebut telah dilakukan di Indonesia, sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

Menurut Pemohon     :

Jasa manajemen yang dilakukan oleh JP Philippines tidak melebihi 183 hari, karenanya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf m Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Philipina atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh orang atau perusahaan Philipina yang pelaksanaannya tidak melebihi “time test” (183 hari) atau atas jasa yang dilakukan tanpa orang atau perusahaan Filipina tersebut datang ke Indonesia (dengan kata lain jasa manajemen tersebut dilakukan di luar Indonesia), maka pembayaran atas jasa tersebut dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pendapat Majelis    :
    
Dari data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa pemberi jasa manajemen (JP Philippines) adalah penduduk (tax of resident) negara Philipina, karenanya Majelis berpendapat atas transaksi antara Pemohon dengan JP Philippines berlaku Tax Treaty antara Indonesia dengan Philipina.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf m Tax Treaty antara Indonesia dengan Philipina menegaskan bahwa istilah ‘bentuk usaha tetap’ terutama meliputi pemberian jasa-jasa, termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorang karyawan atau pegawai lainnya dimana kegiatan itu berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan), untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty tersebut menegaskan bahwa laba suatu perusahaan dari suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha melalui suatu pendirian tetap di negara lainnya.

Menurut Terbanding jasa tersebut dilakukan di Indonesia karena tenaga ahli dari Philipina datang di Indonesia, sedangkan Pemohon menyatakan jasa manajemen tersebut dilakukan di luar Indonesia, kedatangan tenaga ahli ke Indonesia hanya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jasa manajemen yang diberikannya (tidak lebih dari time test 183 hari).

Dari data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, tidak diperoleh petunjuk mengenai lamanya tenaga ahli dari Philipina datang/berada di Indonesia.

Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa JP Philippines nyata-nyata melaksanakan jasa manajemen tersebut di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

Selanjutnya dari penelitian ‘Article 1 (1.2) Pharmaceutical – Marketing Assistance Agreement’, diperoleh petunjuk bahwa jasa manajemen tersebut diberikan oleh JP Philippines kepada Pemohon dari luar Indonesia.

Karenanya tidak terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa jasa manajemen dari JP Philippines tersebut nyata-nyata dilakukan di Indonesia, sedangkan apabila memang terdapat tenaga ahli dari JP Philippines yang datang ke Indonesia untuk melakukan pengawasan, Majelis berpendapat hal tersebut adalah wajar dilakukan oleh pemberi jasa.

Karena jasa manajemen tersebut tidak dilakukan di Indonesia dan tidak terbukti bahwa terdapat tenaga ahli Philipina dimaksud berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, karenanya Majelis berpendapat bahwa JP Philippines tidak memiliki suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Karenanya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf m dan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Philipina, Majelis berpendapat bahwa atas pembayaran jasa manajemen kepada JP Philippines tersebut hanya akan dikenakan pajak di negara Philipina.

Selanjutnya Majelis berpendapat jasa manajemen tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, karenanya atas pembayaran jasa manajemen tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Karenanya koreksi Direktur Jenderal Pajak pembayaran jasa manajemen bukan merupakan unsure penghasilan bruto objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran jasa manajemen tersebut tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >