Koreksi Ongkos Angkut Barang/Produk Melalui Perusahaan Ekspedisi DLL
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 11 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02058/PP/M.I/12/2004

Jenis Pajak                 : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak               : 2000
Pokok Sengketa         : 1. Koreksi Ongkos Angkut Barang/Produk Melalui Perusahaan Ekspedisi
                                      2. Koreksi Pengeluaran Uang Jalan Truk
                                      3. Koreksi Biaya Jasa Karyawan

1. Koreksi Ongkos Angkut Barang/Produk Melalui Perusahaan Ekspedisi

Menurut Terbanding :
    
Atas ongkos angkut barang/produk melalui perusahaan ekspedisi dikategorikan ke dalam jasa lain-lain, sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Pemohon    :
    
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas persewaan angkutan darat, dinyatakan bahwa termasuk jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang dan jarak ke tempat tujuan, dalam hal ini transaksi yang Pemohon lakukan telah sesuai dengan kriteria tersebut di atas, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dikarenakan pembayaran ongkos angkut yang dilaksanakan kepada perusahaan ekspedisi luar adalah berdasarkan banyak/volume/kuantitas barang yang diangkut.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dapat diketahui bahwa barang/produk Pemohon diangkut oleh perusahaan ekspedisi.

Berdasarkan penelitian terhadap surat perintah kerja (SPK) dapat diketahui nama perusahaan ekspedisi pelaksana pengiriman, berat barang yang dikirim, tujuan pengiriman dan jumlah tagihannya, terbukti bahwa ongkos angkut tersebut tidak bersifat persewaan.

Oleh karenanya ongkos angkut barang/produk melalui perusahaan ekspedisi tidak termasuk dalam kategori jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, tetapi termasuk jasa angkutan darat yang tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut di atas.

Berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti, fakta-fakta, penjelasan Pemohon dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas ongkos angkut barang/produk melalui perusahaan ekspedisi, tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Pengeluaran Uang Jalan Truk

Menurut Terbanding
:
    
Pengeluaran untuk uang jalan truk merupakan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Pemohon    :
    
Tidak seharusnya beban ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 3% dan 6%, karena pengeluaran-pengeluaran ini merupakan uang jalan untuk armada truk Pemohon sendiri yang melakukan pengiriman barang kepada customer.

Adalah hal yang wajar apabila Pemohon mengeluarkan uang jalan yang dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak, membayar retribusi, membayar biaya angkutan lintas pulau, dalam rangka pengiriman barang/produk ke tempat tujuan.

Pendapat Majelis    :
    
Setelah meneliti bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon atas pengeluaran uang jalan armada truk milik Pemohon, berupa bukti pengeluaran kas beserta bukti pendukungnya dan rekapitulasi dari kegiatan pengangkutan yang tercantum nomor polisi kendaraan, lokasi, tujuan dan bobot muatannya, Terbanding menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah menunjukkan bahwa biaya tersebut untuk membeli bahan bakar dan membayar retribusi.

Untuk lebih meyakinkan bahwa barang/produk Pemohon diangkut dengan menggunakan armada truk milik Pemohon maka Terbanding melakukan cross check dengan daftar aktiva Pemohon yang terdapat dalam kertas kerja pemeriksaan Terbanding.

Berdasarkan cross check terssebut, Terbanding menyatakan bahwa armada truk yang digunakan untuk mengangkut barang/produk Pemohon terbukti bahwa armada truk tersebut merupakan armada truk milik Pemohon.

Oleh karena pengeluaran uang jalan armada truk tersebut menggunakan armada truk milik Pemohon, Terbanding menyatakan bahwa pengeluaran uang jalan tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Pemohon maupun Terbanding di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa pengeluaran uang jalan truk tersebut terbukti bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas pengeluaran uang jalan truk, tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Biaya Jasa Karyawan

Menurut Terbanding
:
    
Dengan adanya koreksi fiskal yang telah dilakukan Pemohon maka secara fiskal beban jasa karyawan tersebut sudah tidak diperhitungkan sebagai biaya.

Menurut Pemohon 
   :
    
Beban ini merupakan provision/cadangan yang harus dicatat oleh perusahaan, yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan guna penerapan prinsip matching cost against revenue sebagai implementasi dari adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan, yang diwajibkan perusahaan untuk mencadangkan biaya untuk uang jasa karyawan yang dihitung berdasarkan masa kerja dari masing-masing karyawan, Pemohon menyadari bahwa atas beban yang dicadangkan ini secara fiskal bukanlah merupakan biaya yang diperbolehkan, oleh sebab itu atas nilai sejumlah tersebut telah dilakukan koreksi fiskal positif (yang secara otomatis akan menaikkan laba fiskal perusahaan) di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan Pemohon, dengan demikian dengan adanya koreksi fiskal maka secara fiskal beban jasa karyawan tersebut sudah tidak diperhitungkan sebagai biaya pada tahun 2000.

Pendapat Majelis 
   :
    
Berdasarkan penelitian terhadap jurnal adjustment dari auditor atas jasa karyawan, dapat diketahui bahwa jasa karyawan masuk ke dalam account biaya administrasi dan umum dengan penjelasan “Accrual for employee entitlements”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Pemohon dan Terbanding di dalam persidangan, terbukti bahwa biaya jasa karyawan tersebut merupakan cadangan/provision yang dicatat Pemohon untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, dan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan telah dilakukan koreksi fiskal.

Atas cadangan/provision yang dicatat Pemohon untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon dilakukan Pemohon dalam rangka memenuhi ketentuan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja, sehingga cadangan/provision biaya pesangon karyawan tersebut bukan merupakan obyel Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karenanya Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas biaya jasa karyawan, tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >