Koreksi atas Bunga Hutang Pemegang Saham
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 11 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01910/PP/M.III/12/2003

Jenis Pajak                : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak              : 2001
Pokok Sengketa         : Koreksi atas Bunga Hutang Pemegang Saham

Menurut Terbanding :

Koreksi Terbanding dengan menghitung bunga atas hutang pemegang saham sebesar Rp.114.000.000,00 yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yang menyatakan bahwa pinjaman perusahan tanpa bunga dari pemegang saham dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila :

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.

b. Modal seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.

c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Menurut Pemohon    :
    
Mengenai masalah kerugian, sampai tahun 2000 secara kumulatif perusahaan menderita kerugian sebesar Rp.443.593.613,00 dan kerugian ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena sudah habis waktu.

Laba yang diperoleh tahun 2001 sebesar Rp.139.482.238,00 disebabkan karena :

   1. - Perusahaan tidak ada beban bunga baik kepada bank maupun kepada pemegang saham.
   2. - Likuiditas perusahaan cukup baik karena adanya droping pinjaman dari pemegang saham.
   3. - seandainya perusahaan memberikan bunga kepada pemegang saham sebagaimana perkiraan atau perhitungan Terbanding maka perusahaan akan merugi.

Karenanya sebenarnya Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 di atas.

Kuasa hukum Pemohon yang hadir dalam sidang pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana isi surat permohonan banding dan surat bantahannya.

Kuasa hukum Pemohon yang hadir dalam sidang juga menambahkan bahwa Pemohon tidak memiliki perjanjian mengenai pinjaman tanpa bunga dengan pemegang saham tersebut.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-23/WPJ.08/KP.0206/2002 tanggal 20 Agustus 2002 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Hutang Pemegang Saham sebesar Rp.114.000.000,00 menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar berdasarkan Surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 perihal Pinjaman Tanpa bunga dari Pemegang saham dengan alasan :

a. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada Pemohon belum disetor seluruhnya (yakni seharusnya disetor Rp.1.000.000.000,00 namun baru disetor Rp.500.000.000,00 hal tersebut didasarkan pada Pasal 4 akta notaris Lisa Aryani, SH nomor 5 tanggal 6 Maret 1998).

b. Pemohon tidak dalam keadaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 menyatakan “bahwa pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang saham dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila :

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.

b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.

c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usaha.

Apabila dari salah satu dari ke-empat unsur di atas tidak terpenuhi, maka atas pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar.

Atas Surat Edaran Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 diatas Majelis berpendapat bahwa penghitungan bunga yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 dilakukan untuk menentukan biaya dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000, bukan untuk menghitung biaya bunga sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Selanjutnya ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan atas penghasilan tersebut di bawah ini dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa dasar pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk bunga adalah jumlah penghasilan bruto .

Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang menganut azas materiil (substance over form rule), Majelis berkesimpulan bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dihitung berdasarkan adanya pembayaran biaya bunga atau terutangnya biaya bunga atas hutang afiliasi secara nyata.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas neraca per 31 Desember 2001 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon mempunyai kewajiban jangka pendek berupa hutang pemegang saham per 31 Desember 2001 sebesar Rp.570.000.000,00

Selanjutnya pemeriksaan Majelis terhadap laporan buku besar bulan Januari sampai dengan Desember 2001 dan laporan rugi laba untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon tidak pernah membebankan ataupun melakukan pembayaran biaya bunga atas hutang pemegang sahamnya .

Karena Pemohon tidak pernah membebankan ataupun melakukan pembayaran biaya bunga atas hutang pemegang sahamnya maka koreksi positif dasar pengenaan pajak Penghasilan Pasal 23 atas hutang bunga pemegang saham sebesar Rp.114.000.000,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >