Koreksi Positif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Sewa Truk dan Tug Boat
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 11 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01787/BPSP/M.II/12/2000

Jenis Pajak                 : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak              : 1990
Pokok Sengketa         : Koreksi Positif atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Sewa Truk dan Tug Boat

Menurut Terbanding :
    
Berdasarkan keterangan Pemohon, truk dan tug boat baru dipanggil dari Sibolga setelah ada kayu bulat yang akan ditarik, hal tersebut berarti bahwa truk dan tug boat tidak setiap saat berada di lokasi Pemohon, dengan demikian jelas bahwa truk dan tug boat dipesan jika kayu sudah ada, yang berarti pada waktu memesan truk dan tug boat telah terjadi perjanjian sewa-menyewa (walaupun secara lisan) dan dalam kenyataannya terjadi perjanjian sewa-menyewa, oleh karena itu pembayaran ongkos/sewa truk dan tug boat merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.313/ 1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas persewaan alat angkutan darat (point 2.2), dinyatakan bahwa “termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jasa angkutan kendaran oleh perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya”.

Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bukti pendukung permohonan bandingnya, yaitu :

- Bukti pengeluaran kas dan kuitansi biaya-biaya truk dan tug boat,

- Laporan Keuangan tahun 1990.

Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- alat angkut berupa truk dan tug boat tersebut dikuasai dan dioperasikan oleh pemilik alat angkut,

- pembayaran atas jasa angkutan tersebut sesuai jumlah muatan,

- biaya angkut tersebut dikeluarkan setelah pemakaian truk dan tug boat,

- truk dan tug boat baru dipanggil dari Sibolga setelah ada kayu bulat yang akan ditarik, dan tidak setiap saat berada di lokasi Pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan adanya perjanjian sewa-menyewa truk dan tug boat dan dalam persidangan Terbanding mengakui bahwa biaya truk dan tug boat tersebut pada hakikatnya merupakan biaya pengangkutan, bukan biaya sewa.

Menurut Pemohon    :
    
Yang dimaksud dengan jasa sewa menurut buku petunjuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, tahun 1991, pada halaman 48 tertulis sebagai berikut:

a. Pengertian jasa sewa adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta perusahaan atau penghasilan modal (capital gain) dalam hubungan kegiatan usaha.

b. Ciri-ciri atau tanda-tanda sewa:

- pengalihan penguasaan atas harta yang disewa dari pemilik kepada penyewa,

- adanya perjanjian kontrak sewa menyewa,

- adanya kenyataan (kebenaran material) bahwa memang ternyata terjadi transaksi sewa-menyewa.

Pada dasarnya biaya tug boat dan truk dicatat Pemohon ke perkiraan biaya angkutan, sehingga pada pembukuan Pemohon tidak ada pos perkiraan sewa tug boat maupun sewa truk.

Hasil produksi yang berbentuk balok diangkut ke Medan dengan memakai jasa angkutan truk dan atas biaya angkutan truk tersebut tidak ada perjanjian/kontrak sewa-menyewa untuk masa tertentu dan Pemohon tidak menguasai alat angkut berupa mobil truk tersebut.
 
Atas jasa angkutan tersebut, Pemohon membayar sesuai dengan muatan per trip, sehingga jelas hal tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu jasa sewa.

Demikian pula dengan jasa angkutan tug boat, atas hasil produksi yang berbentuk balok, diangkut ke Sibolga dengan memakai jasa tug boat dan atas biaya angkutan tug boat tersebut tidak ada perjanjian/kontrak sewa-menyewa untuk masa tertentu dan Pemohon juga tidak menguasai alat angkut berupa tug boat tersebut.

Atas jasa angkutan tersebut, Pemohon membayar sesuai dengan muatan per m3, sehingga jelas hal tersebut juga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu jasa sewa.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding dan keterangan baik dari Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa pembayaran atas alat angkut berupa truk dan tug boat tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena pada hakikatnya merupakan pembayaran biaya pengangkutan, bukan merupakan biaya sewa, sehingga koreksi positif Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >