Kurs Pajak
16 - 22 April 2014
Rp
Negara
11.378,00
Amerika S.(USD)
10.677,12
Australia (AUD)
9.099,92
Brunei Darussalam (BND)
11,83
Burma (BUK)
10.396,75
Canada (CAD)
1.833,71
China (CNY)
2.108,24
Denmark (DKK)
15.740,33
EURO (EUR)
1.467,49
Hongkong (HKD)
189,23
India (INR)
19.047,91
Inggris (GBP)
111,6826
Jepang (JPY)
10,92
Korea (KRW)
40.422,05
Kuwait (KWD)
3.517,68
Malaysia (MYR)
1.912,96
Norwegia (NOK)
116,77
Pakistan (PKR)
255,38
Philipina (PHP)
3.033,91
Saudi A. (SAR)
9.882,93
Selandia B.(NZD)
9.098,91
Singapura (SGD)
87,12
Sri Lanka (LKR)
1.742,88
Swedia (SEK)
12.928,96
Swiss (CHF)
352,52
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Biaya Transportasi Lokal sebesar Rp 61.812.618,00 DLL
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 11 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01709/BPSP/M.VI/12/2000

Jenis Pajak  
              : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak               :1990
Pokok Sengketa          :1. Koreksi Biaya Transportasi Lokal sebesar Rp 61.812.618,00
                                      2. Koreksi Biaya Angkut sebesar Rp 83.693.991,00

1. Koreksi Biaya Transportasi Lokal sebesar Rp 61.812.618,00

Menurut Terbanding    :
    
Koreksi biaya transportasi lokal sebesar Rp 61.812.618,00 adalah berdasarkan penelitian pada berkas Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat mendukung sanggahannya.

Menurut Pemohon    :
    
Biaya transportasi lokal sebesar Rp 61.812.618,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena biaya tersebut merupakan biaya transpor operasional untuk mengantar karyawan yang pulang malam dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pembayarannya.

Bahwa hal tersebut juga bukan merupakan sewa karena tidak terdapat perjanjian sewa antara Pemohon dengan pemilik kendaraan.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap penjelasan dan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon yang terdiri dari bukti pembayaran biaya transportasi lokal dan general ledger, terbukti bahwa biaya transportasi lokal sebesar Rp 61.812.618,00 adalah merupakan biaya transpor operasional untuk mengantar karyawan yang pulang malam dan tidak terdapat perjanjian sewa antara Pemohon dengan pemilik kendaraan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat tidak terdapat alasan dan bukti yang cukup bahwa biaya transportasi lokal tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding atas biaya transportasi lokal tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Biaya Angkut sebesar Rp 83.693.991,00

Menurut Terbanding :
    
Koreksi biaya angkut sebesar Rp 83.693.991,00 adalah berdasarkan penelitian pada berkas Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat mendukung sanggahannya.

Menurut Pemohon 
   :
    
Biaya angkutan sebesar Rp 83.693.991,00 adalah merupakan biaya pengangkutan barang ekspor dari KBN ke pelabuhan dan barang impor dari pelabuhan ke KBN dan dapat Pemohon buktikan dengan bukti-bukti berupa ongkos angkut dan air freight.

Bahwa hal tersebut juga bukan merupakan sewa karena tidak terdapat perjanjian sewa antara Pemohon dengan pemilik kendaraan.

Pendapat Majelis    :
    
Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap penjelasan dan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon yang terdiri dari bukti pembayaran ongkos angkut dan general ledger, terbukti bahwa biaya angkutan sebesar Rp 83.693.991,00 adalah merupakan biaya pengangkutan barang ekspor dari KBN ke pelabuhan dan barang impor dari pelabuhan ke KBN dan tidak terdapat perjanjian sewa antara Pemohon dengan pemilik kendaraan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat tidak terdapat alasan dan bukti yang cukup bahwa biaya angkutan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding atas biaya angkutan tidak dapat dipertahankan

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru