Koreksi dasar pengenaan pajak PPH Pasal 23 atas jasa produksi materi iklan dan jasa separasi film
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 11 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01463/PP/M.III/12/2003

Jenis Pajak                : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak           : 1999
Pokok Sengketa       : Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembuatan/produksi materi iklan dan jasa separasi film   

Menurut Terbanding :
    
Koreksi jasa pembuatan materi iklan, berdasarkan bukti voucher, berasal dari 3 (tiga) pembayaran ke badan usaha dengan jumlah pembayaran sebagai berikut:

• Rp 21.600.000,00

• Rp 25.200.000,00

• Rp 25.200.000,00

Jasa separasi film yang dikoreksi sebesar Rp.9.997.955,00 berasal dari 6 (enam) pembayaran sebagai berikut:

• Rp 498.960,00

• Rp 277.530,00

• Rp 950.000,00

• Rp 3.385.713,00

• Rp 1.513.945,00

• Rp 3.371.807,00

Terbanding mengasumsikan pembayaran tersebut adalah objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 karena Pemohon bergerak dibidang jasa periklanan dan untuk jenis usaha jasa periklanan ini diketahui terdapat pembayaran untuk jasa pembuatan materi iklan dan jasa separasi film.

Dalam pemeriksaan, Terbanding menemukan adanya data Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT, namun pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut tidak diakui sebagai kredit pajak, karena Pemohon tidak memperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan 1999.

Dengan adanya data Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Caterison Sukses dan adanya pembayaran untuk jasa pembuatan materi iklan dan jasa separasi film, terbanding berasumsi bahwa pembayaran sebesar Rp.81.997.955,00 adalah pembayaran untuk jasa pembuatan materi iklan dan jasa separasi film yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Terbanding mengemukakan dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1999 atas sewa sebesar Rp.4.000.000,00 sudah dikenakan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, sehingga sewa tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Pemohon    :
    
Selama tahun 1999 Pemohon tidak pernah melakukan pembayaran-pembayaran yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 selain dari sewa sebesar Rp.4.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang menurut Pemohon adalah sbb :

Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang 10% Rp 400.000,00

Kredit Pajak Rp 0,00

Pajak Penghasilan yang Kurang Dibayar Rp 400.000,00

Sanksi administrasi 46% Rp 184.000,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 584.000,00

Pendapat Majelis    
:
    
Berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding berupa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP. tanggal 15 dan Kertas Kerja Pemeriksaan bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pembayaran kepada pihak ketiga untuk jasa separasi film dan pembuatan/produksi iklan yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 81.997.955,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pembuatan/produksi materi iklan Rp 72.000.000,00

Separasi film Rp 9.997.955,00

Jumlah Rp 81.997.955,00

Atas koreksi tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.4.919.877,00 (6% x Rp 81.997.955,00).

Pejabat yang mewakili Terbanding, dalam hal ini Pemeriksa, pada persidangan tanggal 4 Agustus 2003 mengemukakan bahwa data-data yang dipinjamkan oleh Pemohon dalam pemeriksaan tidak sesuai permintaan Terbanding.

Mengenai koreksi jasa pembuatan materi iklan, Pejabat yang mewakili Terbanding mengemukakan bahwa berdasarkan bukti voucher diasumsikan bahwa jasa pembuatan materi iklan yang dikoreksi sebesar Rp.72.000.000,00 berasal dari 3 (tiga) pembayaran ke Badan Usaha dengan jumlah pembayaran sebagai berikut:

- Rp 21.600.000,00

- Rp 25.200.000,00

- Rp 25.200.000,00

Jasa separasi film yang dikoreksi sebesar Rp.9.997.955,00 berasal dari 6 (enam) pembayaran yang diasumsikan merupakan jasa sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 498.960,00

- Rp 277.530,00

- Rp 950.000,00

- Rp 3.385.713,00

- Rp 1.513.945,00

- Rp 3.371.807,00

Berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Pemohon Nomor: 255/HKW/XI/02 tanggal 29 November 2002 dan Surat Bantahan Pemohon Nomor: 171/HKW/III/03 tanggal 13 Maret 2003 diketahui bahwa menurut Pemohon yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1999 adalah pembayaran sewa sebesar Rp.4.000.000,00.

Berdasarkan pengakuan Terbanding dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa pembayaran sewa sebesar Rp.4.000.000,00, bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang sudah dikenakan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa separasi film dan pembuatan/produksi iklan sebesar Rp.81.997.955,00 yang dijadikan koreksi oleh Terbanding tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis, karena hanya berdasarkan asumsi/anggapan saja.

Dengan demikian koreksi positif Terbanding atas dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1999 sebesar Rp.81.997.955,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan.]

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >