Kurs Pajak
26 November 2014 - 02 Desember 2014
Rp
Negara
12.158,00
Amerika S.(USD)
10.484,37
Australia (AUD)
9.337,76
Brunei Darussalam (BND)
11,64
Burma (BUK)
10.768,30
Canada (CAD)
1.982,87
China (CNY)
2.037,33
Denmark (DKK)
15.160,27
EURO (EUR)
1.567,36
Hongkong (HKD)
196,38
India (INR)
19.066,87
Inggris (GBP)
102,9643
Jepang (JPY)
10,93
Korea (KRW)
41.707,81
Kuwait (KWD)
3.621,66
Malaysia (MYR)
1.790,88
Norwegia (NOK)
119,59
Pakistan (PKR)
269,98
Philipina (PHP)
3.240,21
Saudi A. (SAR)
9.556,53
Selandia B.(NZD)
9.335,61
Singapura (SGD)
92,75
Sri Lanka (LKR)
1.636,65
Swedia (SEK)
12.612,25
Swiss (CHF)
370,50
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi DPP PPh 21 Rp194.015.574,00 merupakan tunjangan transportasi yang harus dikenakan PPh 21
Ditulis oleh adminforum   
Thursday, 02 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03233/PP/M.I/10/2004

Jenis Pajak                 : Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak               : 2001
Pokok Sengketa        : Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp194.015.574,00 karena merupakan tunjangan transportasi yang harus dikenakan PPh Pasal 21

Menurut Terbanding :

Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp194.015.574,00 terdiri atas pembayaran tunjangan transportasi sehingga harus dikenakan PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon    :

Pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan biaya tiket dan akomodasi perjalanan dinas yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga tidak seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis    :

Dengan surat Nomor: Data.67/PP/Pg.02/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan Data. 92/PP/Pg.02/2004 tanggal 28 April 2004, kepada Pemohon telah diminta untuk memberi data tambahan berupa bukti pengeluaran untuk Petty Cash yang dikoreksi dan surat Tugas Karyawan, namun sampai persidangan terakhir tanggal 26 Mei 2004 Pemohon tidak memberi respon.

Pemohon juga tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat diminta keterangannya secara lisan.

Karena Pemohon tidak memberi bukti pendukung dan penjelasan apapun untuk mendukung pernyataannya bahwa pengeluaran tersebut merupakan biaya perjalanan dinas, maka Majelis menetapkan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding bahwa pengeluaran tersebut merupakan tunjangan transportasi.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru