Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Di Lokasi
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 01 April 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02916/PP/M.IX/10/2004

Jenis Pajak 
             : Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak             :1995
Pokok Sengketa       : Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Di Lokasi

Menurut Terbanding :

Berdasarkan buku besar terdapat jumlah biaya gaji dan tunjangan karyawan di lokasi sebesar Rp70.560.487,00 dimana penerimaan penghasilan karyawan tetap tersebut berupa upah serta uang saku yang diterima dari pemberi kerja, yang berdasarkan ketentuan penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pada saat pemeriksaan Pemohon tidak memberikan daftar perincian penghasilan karyawan sehingga Terbanding menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 10%.

Atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1995 sebesar Rp70.560.487,00 dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menurut Pemohon adalah sebesar Rp4.240.051,00 telah disetor Pemohon dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pulogadung namun Pemohon tidak memberikan perincian dan alasannya menyetor dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Pulogadung.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) KEP-27/PJ./1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Badan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Dati I Kalimantan Tengah Nomor : 835/GKTG/1993 tanggal 27 Januari 1993, Pemohon telah mendapatkan ijin usaha perkabunan sawit, sehingga seharusnya Pemohon segera melaporkan kegiatan usahanya di lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Sampit karena pada dasarnya Pemohon telah mengetahui dan mengerti apa kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tetapi dengan sengaja telah melalaikan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya agar terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Sampit.

Dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa secara subjektif Pemohon tetap mempunyai kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 di lokasi ( Sampit ).

Menurut Pemohon :

Jumlah terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dari DPP sebesar Rp70.560.487,00 yaitu Rp4.240.051,00 telah sesuai perhitungan tarif progresif Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan atas kewajiban ini telah Pemohon setor/laporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Cakung.

Pemohon melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1995 ke Kantor Pelayanan Pajak Cakung karena Pemohon baru terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sampit pada tanggal 31 Agustus 2000.

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP dan NPKP secara jabatan, apabila WP atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya…”, dalam hal ini sampai diterbitkannya NPWP Pemohon tanggal 31 Agustus 2000, maka selama sebelum waktu diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar Pemohon, Pemohon belum pernah menerima surat keterangan terdaftar NPWP bahkan penetapan secara jabatan dari Terbanding pun tidak ada atas terdaftarnya Pemohon di Kantor Pelayanan Pajak Sampit.

NPWP Pemohon baru terdaftar mulai tanggal 31 Agustus 2000, sehingga atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang tersebut disetor/lapor di domisili, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang terpenting adalah bahwa objek tersebut telah Pemohon setor dengan benar dan pada waktunya kepada Negara, sehingga secara material pun tidak ada kekurangan bayar Pemohon terhadap Negara karena atas kewajiban telah Pemohon bayar/lunasi dengan benar, dalam kata lain Negara tidak dirugikan.

Pemohon telah melakukan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pusat, seandainya Pemohon harus membayar juga di lokasi maka akan terjadi double taxation.

Dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya Pemohon dapat menerima bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 di lokasi sebesar Rp70.560.478,00, namun karena Pemohon belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak lokasi (KPP Sampit) maka Pemohon melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan lokasi di Kantor Pusat ( KPP Cakung ).

Pendapat Majelis :

Berdasarkan LPP diketahui bahwa koreksi positif sebesar Rp70.560.487,00 dikarenakan adanya objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawan lokasi yang belum dilaporkan berdasarkan pembebanan jumlah biaya gaji dan tunjangan karyawan lokasi di buku besar.

Dalam lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tercantum jumlah koreksi sebesar Rp70.560.487,00 dengan penjelasan oleh Terbanding bahwa berdasarkan buku besar (account 540 – Gaji & Tunjangan Site) diketahui atas jumlah ini Pemohon tidak melaporkan kewajibannya di lokasi, tetapi di domisili Jakarta.

Pemohon melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1995 ke Kantor Pelayanan Pajak Cakung karena Pemohon baru terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sampit pada tanggal 31 Agustus 2000.

Berdasarkan penelitian atas buku besar yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, ternyata jumlah koreksi sebesar Rp70.560.487,00 tersebut terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp66.320.436,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp4.240.051,00.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jumlah koreksi sebesar Rp70.560.487,00 tersebut telah termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dibayar di lokasi dan bahwa Pemohon telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang berada dilokasi yang pembayarannya melalui Kantor Pusat di Jakarta.

Seharusnya Terbanding melakukan penyelesaian administrasi atas kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis memperoleh keyakinan bahwa atas gaji dan tunjangan karyawan yang bekerja di lokasi (Sampit) bukan tidak dibayar Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, melainkan telah dibayar walaupun terdapat kekeliruan pelaksanaan pembayarannya yang seharusnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Sampit tetapi ternyata dilakukan di Kantor Pusat ( Jakarta ).

Berdasarkan Surat Setoran Pajak ( SSP ) yang diberikan Pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan dilokasi telah dibayar di Kantor Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon terbutki telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp70.560.487,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru