Kurs Pajak
19 - 25 November 2014
Rp
Negara
12.206,00
Amerika S.(USD)
10.655,73
Australia (AUD)
9.445,30
Brunei Darussalam (BND)
11,93
Burma (BUK)
10.789,00
Canada (CAD)
1.992,20
China (CNY)
2.048,22
Denmark (DKK)
15.243,57
EURO (EUR)
1.573,93
Hongkong (HKD)
198,12
India (INR)
19.232,12
Inggris (GBP)
105,4097
Jepang (JPY)
11,14
Korea (KRW)
41.892,18
Kuwait (KWD)
3.651,73
Malaysia (MYR)
1.801,79
Norwegia (NOK)
119,98
Pakistan (PKR)
271,84
Philipina (PHP)
3.253,03
Saudi A. (SAR)
9.629,49
Selandia B.(NZD)
9.437,85
Singapura (SGD)
93,22
Sri Lanka (LKR)
1.649,02
Swedia (SEK)
12.681,41
Swiss (CHF)
371,96
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Salah Isi SPT Pajak, Denda 200 Persen
Ditulis oleh VIVANEWS   
Monday, 30 March 2009

VIVAnews – Batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tinggal sehari lagi, yakni terakhir besok 31 Maret 2009. Jutaan wajib pajak pribadi pun menyerbu kantor-kantor pelayanan pajak atau pusat-pusat belanja yang menyediakan layanan pajak.

Namun, sesuai dengan UU Perpajakan, jika SPT yang diserahkan wajib pajak tidak benar, maka kantor pajak akan mengenakan sanksi bagi para pembayar pajak tersebut.

Sanksi itu diatur dalam Pasal 13A, Ayat I, Undang-Undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Pasal itu menyebutkan jika wajib pajak alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Menurut UU tersebut, jika wajib pajak alpa mengisi SPT dengan benar atau melampirkan keterangan yang isinya tak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, maka wajib pajak tidak akan dikenai sanksi jika kealpaan baru pertama kali dilakukan.

Meski begitu, UU itu menyebutkan Wajib Pajak tetap harus melunasi kekurangan pembayaran jumtah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Heri Susanto

Sumber : VIVANEWS
Tanggal: 30 Maret 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru