Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honor Dokter
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 25 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00479/BPSP/M.III/10/1999

Jenis Pajak                    : Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak                 : 1993
Pokok Sengketa            : Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honor Dokter

Menurut Terbanding    :

Dokter tersebut adalah pegawai tetap karena melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian sehingga tidak dapat diperlakukan sesuai dengan SE-19/PJ.23/1989 tanggal 3 Agustus 1989, seharusnya Pemohon memotong PPh Pasal 21 atas jasa/penghasilan/honorarium yang diterima dokter/tenaga medis yang melakukan praktek dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Apabila dokter tamu maka harus memenuhi definisi dokter tamu sebagaimana SE-19/PJ.23/1989 tanggal 3 Agustus 1989 yaitu dokter yang menitipkan pasiennya untuk dirawat dirumah sakit tersebut akan tetapi Pemohon sendiri tidak melakukan rawat inap sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa dokter tersebut adalah dokter tamu.

Menurut Pemohon       :

Semua dokter adalah dokter tamu (visiting by doing) dan tidak ada keterikatan kepegawaian dan ada agreement mengenai dokter yang bekerja tersebut akan tetapi mereka tidak mendapatkan gaji tetap hanya mendapatkan honor yang dihitung dari jam kerja selama sebulan dan dari penghasilan bruto tersebut dipotong pajak 40%x15%x Penghasilan bruto.

Atas jasa/penghasilan/honorarium yang diterima dokter/tenaga medis tamu, Pemohon memotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c, SE-19/PJ.23/1989 tanggal 3 April 1989.

Pendapat Majelis       :

Berdasarkan agreement, dokter akan melaksanakan tugasnya menurut jam praktek poliklinik sesuai jadual , para dokter tersebut tidak menerima gaji tetap dan apabila dokter memenuhi jadwal jam praktek maka akan dibayar dan apabila tidak datang tidak dibayar dan berdasarkan SK Pengangkatan dokter-dokter tersebut merupakan dokter tetap pada instansi induknya sebagai PNS/dokter ABRI maka dokter yang bekerja di Pemohon bukan pegawai tetap.

Koreksi Terbanding mengenai penerapan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 terhadap para dokter tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Pasal 8 ayat (1) dan (3) KEP-106/PJ.431/1991 14 Maret 1991 mengenai pengurang penghasilan bruto untuk menetapkan penghasilan neto dan Penghasilan Kena Pajak.

Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon terhadap perhitugan PPh Pasal 21 atas honorarium dokter.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru