Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Pelayaran Dalam/Luar Negeri
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 24 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02518/PP/M.VIII/27/2004

Jenis Pajak                   : Pajak Penghasilan Pasal 15 Final
Tahun Pajak                 : 2001
Pokok Sengketa           : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Pelayaran Dalam/Luar Negeri

Menurut Terbanding   :

Koreksi dilakukan karena Pemohon tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 15 Final atas jasa sewa/charter kapal.

Berdasarkan pemeriksaan kontrak/dokumen bahwa pengangkutan dilakukan untuk keperluan Pemohon dengan satu tujuan pelabuhan bongkar muat (tidak untuk umum lainnya).

Menurut Pemohon      :

Sesuai denngan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 dalam hal penghasilan diperoleh selain yang penghasilan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Final yang terutang, sehingga Pemohon tidak memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Final dari perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas, pembayaran kepada perusahaan/agen pelayaran yang dilakukan Pemohon bukan berdasarkan perjanjian sewa/charter, melainkan pengiriman melalui kapal yang melakukan pengangkutan umum (bukan untuk kepentingan Pemohon semata) dengan lebih dari satu pelabuhan tujuan bongkar muat, sehingga pembayaran tersebut merupakan peredaran bruto bagi perusahaan pelayaran tersebut.

Pendapat Majelis  
      :

Dalam persidangan Pemohon memberikan bukti-bukti pendukung berupa daftar manifest barang, freight tax, daftar realisasi ekspor, surat pernyataan dari PT Andhika Lines, surat pernyataan dari PT Arpeni Pratama Ocean Line, bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 Final atas jasa pelayaran dalam negeri PT Pelayaran Samudera Karana Line.

Pemohon memberikan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 Final dari PT Pelayaran Samudera Karana Line dan untuk perusahaan pelayaran lainnya Pemohon tidak dapat memberikan bukti pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 15 Final, karena hal tersebut merupakan kewajiban Terbanding untuk membuktikan apakah pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada perusahaan pelayaran telah dibayar oleh perusahaan pelayaran tersebut.

Majelis dapat menerima penjelasan Pemohon berkenaan pembuktian mengenai pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 Final dari beberapa perusahaan yang seharusnya merupakan kewajiban Terbanding untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut.

Dari penelitian daftar realisasi ekspor dan daftar manifest barang yang diberikan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line, PT Admiral Lines dan PAN Ocean Shipping Co. diketahui bahwa barang yang diangkut bukan seluruhnya milik Pemohon dengan tujuan lebih dari satu pelabuhan bongkar muat dan pembayaran atas jasa pelayaran yang dilakukan Pemohon bukan berdasarkan perjanjian persewaan/charter, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 yang wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Final adalah perusahaan jasa pelayaran.

Dari penelitian surat pernyataan dari perusahaan pelayaran PT Arpeni Pratama Ocean Line dan PT Andhika Line dan PT Pelayaran Samudera Karana Line diketahui pengangkutan barang Pemohon bukan berdasarkan perjanjian persewaan/charter dan yang wajib membayar dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Final adalah PT Arpeni Pratama Line, PT Andhika Line dan PT Pelayaran Samudera Karana Line yang telah dibuktikan dengan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 Final dari PT Pelayaran Samudera Karana Line.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data yang dilakukan, pengiriman barang dengan jasa pelayaran yang dilakukan Pemohon terbukti bukan berdasarkan perjanjian persewaan/charter dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 yang wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Final adalah perusahaan jasa pelayaran, dengan demikian Majelis berketetapan atas koreksi yang dilakukan Terbanding tidak dapat dipertahankan.

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >