Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Tidak Dihitungnya Imbalan Jasa Bulan Februari 2000
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 23 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02204/PP/M.I/25/2004

Jenis Pajak     
              : Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
Tahun Pajak                  : 2000
Pokok Sengketa            : 1. Tidak Dihitungnya Imbalan Jasa Bulan Februari 2000
                                         2. Koreksi atas Kredit Pajak

1. Tidak Dihitungnya Imbalan Jasa Bulan Februari 2000

Menurut Terbanding    :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan, ledger dan bukti pendukung, Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar Rp 930.524.025,00.

Menurut Pemohon        :

Terbanding tidak menghitung jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk imbalan jasa bulan Februari sebesar Rp 186.253.125,00 (Pajak Penghasilan terutangnya sebesar Rp 7.450.125,00) yang ada dalam perhitungan Pemohon, oleh karena itu atas imbalan jasa konsultan yang dibayar selama tahun 2000 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)) telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pajak Penghasilan terutang telah dilunasi seluruhnya.

Pendapat Majelis        :

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti cash bank voucher dalam bentuk US$ dengan perhitungan imbalan jasa bulan Februari 2000 sebagai berikut :

Invoice No.0209-99                                             US$ 7,848.96

Invoice No.0217-99                                              S$ 17,252.60

Total                                                                  US$ 25,101.56

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/KMK.014/2000 kurs Dollar = Rp7.420,00, sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp 186.253.575,00)

Atas bukti-bukti dan perhitungan yang disampaikan Pemohon tersebut, Terbanding dapat menyetujui pembuktian dan perhitungan Pemohon tersebut di atas.

Berdasarkan penjelasan Pemohon dan Terbanding serta bukti berupa cash bank voucher dan data lainnya, Majelis berpendapat perhitungan imbalan jasa bulan Februari 2000 sebesar Rp 186.253.575,00 memang belum diperhitungkan oleh Terbanding, sehingga Majelis berketetapan imbalan jasa bulan Februari 2000 tersebut, tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi atas Kredit Pajak

Menurut Terbanding     :

Perhitungan kredit pajak sebesar Rp28.833.901,00 adalah berdasarkan bukti-bukti pendukung pada waktu pemeriksaan (sesuai laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan).

Ada perubahan jumlah kredit pajak, pada waktu keberatan perhitungan kredit pajak menurut Pemohon sebesar Rp 38.860.142,00 dan pada waktu banding adalah sebesar Rp 44.671.086,00.

Menurut Pemohon      :

Kredit pajaknya adalah sebesar Rp44.671.086,00.

Pendapat Majelis        :

Mengenai masalah kredit pajak tidak mengandung sengketa, kalau Pemohon memang benar sudah membayar dan dapat membuktikan seluruh kredit pajaknya.

Berdasarkan hasil persidangan, Dasar Pengenaan Pajak bulan Februari sebesar Rp186.253.125,00 x tarif 4%, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp7.450.125,00 dan untuk Dasar Pengenaan Pajak bulan Februari tersebut Terbanding sudah mengakui berdasarkan bukti Pemindahbukuan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 ke Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tersebut telah dibayar.

Berdasarkan hal tersebut di atas perhitungan kredit pajak menurut Terbanding menjadi Rp 28.833.901,00 + Rp 7.450.125,00 = Rp 36.284.026,00, sehingga masih ada selisih jumlah kredit pajak menurut perhitungan Terbanding dengan Pemohon sebagai berikut :

Menurut Terbanding                                           Rp36.284.026,00

Menurut Pemohon                                              Rp44.671.086,00

Selisih                                                               Rp  8.387.060,00

Pemohon menyampaikan daftar kredit pajak didukung bukti asli Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2000, Terbanding menyatakan bahwa masalah kredit pajak menyerahkan kepada Majelis dengan berdasarkan kepada bukti-bukti pendukung sepanjang bukti kredit pajaknya bisa diterima.

Berdasarkan penjelasan Pemohon dan Terbanding serta bukti-bukti asli Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan data lainnya, Majelis berpendapat perhitungan kredit pajak sebesar Rp 28.833.901,00 yang dilakukan Terbanding tidak dapat dipertahankan sehingga perhitungan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menjadi sebesar Rp44.671.086.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru